106 Tahun AJB Bumiputera 1912 Bertarung Sendiri (1)
berita
FOTO: dok.pribadi
Oleh Ana Mustamin
Praktisi Asurasi Jiwa dan Cerpenis


KALI ini saya menulis tentang perusahaan di mana saya mengabdi puluhan tahun. Dan tepat Senin, 12 Februari 2018 kami ulang tahun yang ke-106.Dulu, saat lulus kuliah, tidak pernah terlintas akan menghabiskan karier di perusahaan ini. Latar akademis saya ilmu komunikasi, jauh hubungannya dengan industri finansial. 

Cita-cita saya kerja di media. Mungkin jadi jusnalis, jadi host, atau apa saja yang dalam pandangan saya ketika itu tergolong ‘keren’. Apalagi saat kuliah saya bekerja sebagai penyiar radio.

Ternyata, gurat nasib mengharuskan saya melewati anak tangga karier di perusahaan ini, dari entry level hingga posisi puncak--meski bukan yang paling puncak--mengelola 3.200 karyawan. Sepanjang karier, terhitung 4 kali saya ‘digoda’ secara serius oleh job hunter agar berpindah dengan iming-iming penghasilan atau fasilitas yang tentu lebih baik dibanding apa yang saya terima saat ini (godaan serius yang saya maksud, karena saya benar-benar memenuhi undangan interview hingga negosiasi gaji). 

Tapi, ujung-ujungnya, saya memilih tinggal di sini. Satu-satunya ‘perselingkuhan’ nyata yang pernah saya lakukan terhadap Bumiputera adalah berdiri di depan kelas, mengajar mahasiswa. Mungkin saya bukan tipikal kutu loncat. Mungkin saya bukan risk taker. Mungkin juga saya pengabdi zona nyaman.

Zona nyaman? Ijinkan saya bercerita lebih jauh tentang Bumiputera.

Dalam beberapa kesempatan, sering saya ditanyai seperti ini:

"Kerja di mana?"

"AJB Bumiputera (saya menyebut “AJB” dengan sedikit tekanan)"

"BUMN, ya?"

"Bukan. Swasta murni."

"Masak sih? Pemiliknya siapa?"

"Saya."

Orang itu tersenyum lebar, tak percaya. Dikira saya bercanda (mungkin juga karena tampang saya nggak kelihatan seperti orang kaya). Padahal, saya jujur. Saya salah satu pemilik perusahaan dengan aset puluhan triliun ini.

Ah, yang bener! Ya, benerlah. Karena saya pemegang polis. Bersama jutaan pemegang polis lainnya, kami, saya dan mungkin kalian adalah pemilik Bumiputera, satu-satunya perusahaan berbentuk “Mutual” atau “Usaha Bersama” di Indonesia, di mana pemegang polis sekaligus menjadi pemilik perusahaan.

Mutual itu apa? Jangan cari di buku referensi perkuliahan mahasiswa ekonomi Indonesia. Nggak bakal ketemu. Mereka hanya belajar bentuk badan usaha Perseroan Terbatas dan Koperasi. Jangan tanya juga regulasi pemerintah. Karena kalian hanya akan ketemu UU tentang Perseroan Terbatas, dan UU tentang Koperasi. Badan usaha Mutual di Indonesia tidak dikenal. UU-nya nggak ada. Berbeda dengan di Jepang atau di Kanada misalnya, yang memiliki regulasi tentang Mutual dan sejumlah perusahaan berbentuk Mutual.

Jadi, Bumiputera itu bentuk badan usahanya nggak diatur republik ini? Liar dong. Ya iyalah. Faktanya begitu, liar. Liarnya sampai 106 tahun. Hebat ya? Kok bisa?

Jadi begini. Bumiputera ini lahir 12 Februari 1912 (saya dan kalian belum mimpi bakal hadir di dunia ini). Lahirnya di tengah-tengah guru, di kongres Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) di Magelang. Pencetus gagasan pendiriannya bernama Dwidjosewojo. Si Eyang ini dulunya Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Budi Utomo (yang ngak tahu Budi Utomo, belajar sejarah gih. Kalian nggak pantas jadi orang Indonesia kalau nggak tahu sejarah pergerakan nasional). 

Sebenarnya, ide mendirikan perusahaan asuransi itu sudah dicetuskan di Kongres Budi Utomo di Yogyakarta tahun 1910. Dan peserta kongres secara aklamasi menyetujui. Tapi ternyata, nggak terealisir karena sibuk dengan urusan pergerakan yang lebih mendesak. 

Makanya gagasan Eyang Dwi itu dibawa lagi ke Kongres PGHB, 2 tahun kemudian. Lalu, bersama dua temannya sesama guru – Eyang MKH Soebrata dan Adimidjojo, mereka kemudian menjadi pendiri sekaligus pengurus pertama yang menjalankan roda perusahaan.

Sejak awal Bumiputera berdiri, bentuknya sudah Mutual. Kamu pasti nanya, kenapa? Jawabannya sederhana, para aktivis pergerakan sekaligus guru ini nggak punya duit. Kalau bikin PT, kan harus ada modal awal. Lha mereka makan saja susah. Kalau Mutual memang nggak punya modal? 

Yup. Bumiputera didirikan dengan modal nol rupiah. Semangat Mutual itu memang tidak bertumpu ke modal uang. Mutual itu berbasis perkumpulan, seperti koperasi. Jadi, saat beroperasi pertama kali, tiga Eyang inilah yang membayar premi (dana iuran) asuransi. Terus, premi pertama ini digunakan sebagai biaya operasional untuk merekrut pemegang polis berikutnya. Sampai terkumpul pemegang polis dan premi yang banyak. Begitu ada pemegang polis yang kena musibah, akumulasi premi itu kemudian dibayarkan ke yang kena musibah, sebagai dana klaim. Begitu seterusnya. 

Jadi, perusahaan ini sebetulnya basisnya gotong royong. Yang membedakannya dengan gotong-royong di kelurahan, karena di sini ada manajemen yang mengelola secara profesional. Mutual itu penjelmaan nyata pasal 33 UUD 1945. Itu sebabnya, di Bumiputera jarang kita mendengar istilah nasabah. Karena pemegang polis itu anggota – mirip anggota Koperasi. Bedanya dengan Koperasi, kalau kalian jadi pemilik koperasi, belum tentu jadi konsumen. Di Mutual, dengan menjadi konsumen (pemegang polis), otomatis kamu jadi pemilik perusahaan. Serius lho. Coba cek di laci lemari, ada polis Bumiputera nggak? Kalau ada, jangan segan-segan bilang, saya punya perusahaan beraset triliunan.

Tapi, tunggu. Kembali ke soal praktik liar tadi. Jadi ceritanya, Bumiputera ini sudah ada sebelum republik ini lahir. Lho kok nggak diatur pemerintah?

Usahanya sih diatur, operasional Bumiputera diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang nggak diatur itu bentuk badan usahanya. UU Mutual gak ada. Peraturan Pemerintah gak ada.

Oke, tapi kenapa?

Ya, mbuh. Pertanyaan ini harus ditanya ke pemerintahnya. Soalnya, sebagai orang Bumiputera, saya juga udah capek nunggu kapan pemerintah dan DPR membuat UU Mutual. Padahal sejak UU Asuransi No.2 Tahun 1992 diterbitkan, di situ sudah ada perintah untuk membuat UU Mutual. Lalu, perintah itu ditegaskan lagi di UU No.40/2014, meski agak direduksi menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Tahun 2013 pernah juga ada upaya uji meteri terhadap UU No.2/1992 dan saat itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan memerintahkan agar pemerintah membuat regulasi tentang Mutual. Berhasilkah? Sampa hari ini, nol besar.

Padahal perusahaan ini sudah meraksasa. Pemegang polis atau anggotanya saja sudah berkisar 5 jutaan lebih. Asetnya puluhan triliun. Boleh dibilang, sejak lahir hingga meraksasa, perusahaan ini memang jauh dari perhatian dan sentuhan tangan pemerintah. Sebagai perusahaan rakyat, Bumiputera benar-benar bertarung sendirian, melewati berbagai zaman, berbagai krisis – mengikuti krisis republik, jatuh-bangun – dari zero menjadi hero jutaan pemegang polis dan ribuan pekerja. Dan menjadi zero kembali, lalu bangkit lagi. Begitu seterusnya. Mutual membuktikan diri kenyal menghadapi turbulensi zaman.

Tapi, nggak dibuatkan aturan. Yaaa.... terus, kami harus gimana? Bentuk badan hukum Mutual nggak ada dalam ranah hukum NKRI. Coba tanya Menkumham, ngerti Mutual nggak? Padahal pendiri Bumiputera ikut berjuang mendirikan republik ini lho. Tanpa regulasi tentang Mutual, apa implikasinya? Ya, banyak. Salah satunya, kalian nggak kenal, nggak tahu kalo ini perusahaan rakyat. Bener kan? Implikasi lainnya, nanti saya cerita lagi. Ikuti terus ya. (bersambung)

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Inspirasi

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari