ASN Tak Netral di Pilkada, Dirjen Otda Kemendagri: Ditegur 'Ngeyel' Pecat 
berita
Dirjen Otonomi Daerah  Kemendagri Soni Soemarsono (kiri). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma
RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Jika terbukti melanggar, maka mereka bisa dikenakan sanksi hingga ancaman pemecatan. 

"Kalau nggak netral bisa tegur satu, tegur dua. Yang berat itu sudah ditemui masih 'ngeyel', itu boleh diberi sanksi. Ringan, sedang dan berat. Kalau berat bisa diberhentikan. Misalnya pakai baju PNS teriak-teriak coblosan ini coblos itu," kata Dirjen Otonomi Daerah  Kemendagri Soni Soemarsono saat menghadiri pelantikan Pjs Kepala Daerah di Surabaya, Rabu (14/2) kemarin.

Dia juga meminta agar kepala daerah di Jawa Timur bersikap netral selama Pilkada. Diharapkan, mereka tidak menggunakan pengaruhnya untuk mengajak masyarakat mendukung pasangan tertentu. 

"Saya setiap hari menerima laporan dari Bawaslu pusat termasuk ASN," tambahnya.

Soni menghimbau agar masyarakat segera melaporkan ke aparat yang berwenang, terutama Bawaslu, jika menemukan ASN tidak netral. Apabila ada dua alat bukti, maka mereka bisa diproses sesuai dengan tingkat kesalahannya. 

"Kalau memang ada dua alat bukti maka Masyarakt bisa melaporkan kepala daerah. Misalkan sanksi ringan bisa berupa teguran," katanya. 

Sementara itu, Soni juga memastikan proses hukum kepada kandidat yang menjalani pemeriksaan di KPK tetap berjalan, meski yang bersangkutan mengikuti Pilkada. 

"Proses hukum berjalan tidak berhenti karena Pilkada. Dua wilayah berbeda. Kalau sudah inkracht ada kepastian hukum dan implikasi. Kalau hanya tersangka dan diperiksa jalan terus tidak masalah," tandasnya. 

Diakuinya, memang pihaknya sudah melakukan MoU dengan Polri dan Kejaksaan agar tidak ada pemeriksaan selama kandidat kepala daerah ikut dalam Pilkada. Tetapi, MoU itu hanya bersifat penundaan, tanpa mengesampingkan proses hukum yang berlaku. 

"Dalam rangka menjaga stabilitas penetapan tersangka sementara ditunda, tetapi proses tetap berjalan untuk menjaga stabilitas dan kriminalisasi sebuah kasus," tegasnya. 
 

Editor: Sukma Alam


Tags
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com