Akankah Rezim Otoriter Terulang Lagi?
berita
ILUSTRASI: Hafiz
Oleh Moh. Ilyas
Pemerhati Politik dan Staf Ahli DPR RI

PEMERINTAHAN Jokowi mengusulkan dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Revisi Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) dan bersifat delik umum. Artinya proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban.

Pasal penghinaan presiden ini diatur dalam Pasal 238 ayat (1) RKUHP. Disebutkan bahwa setiap orang di muka umum yang menghina presiden dan wapres, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp 500 juta).

Jika ini benar-benar terwujud, tentu ini akan menjadi preseden buruk sekaligus kemunduran bagi demokrasi kita. Demokrasi kita yang sudah mulai terkonsolidasi harus kembali terseok-seok. Padahal di antara syarat penting dalam demokrasi itu adalah adanya liberty (kebebasan) di mana ia berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi. Demokrasi seharusnya berimplikasi pada adanya pemberian ruang lebih besar kepada publik untuk berpendapat, termasuk mengungkapkan kekecewaan kepada pemimpinnya.

Reaksi publik ini merupakan respons yang lazim dalam alam demokrasi. Ia merupakan konsekuensi logis dari ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap pemimpinnya. Apalagi jika mereka merasa telah memilih orang yang kini memimpinnya, tentu mereka merasa juga bertanggung jawab untuk mengingatkan dan meluruskan jika ada yang salah dalam perjalanan kepemimpinannya.

Reaksi itu muncul karena adanya aksi, yakni tindakan pemimpin yang tidak sesuai dengan kehendak publik. Dalam konteks ini, kita mengenal Hukum Newton III, di mana terdapat ungkapan popular dari Newton, "To every Action there is always opposed an equal Reaction" yang kemudian dikenal dengan hukum aksi-reaksi. Artinya jika ada aksi, maka ada reaksi. Reaksi publik terhadap pemimpinnya karena kebijakan sang Pemimpin belum memuaskan.

Apalagi memang, dalam negara demokrasi, kritik, saran, dan aspirasi itu menjadi sesuatu yang tak terhindarkan dan dia menjadi komponen penting dari penguat demokrasi itu sendiri. Bayangkan kalau dalam alam demokrasi, semua kritik kemudian hanya dianggap penyakit yang harus dihimpit, aspirasi dibatasi, maka demokrasi pun menjadi “demokrasi setengah hati” – untuk tidak mengatakan ‘demokrasi abal-abal’. Demokrasi akhirnya hanya pada batas prosedural, belum substantif. 

Dalam ‘demokrasi abal-abal’, rakyat nantinya akan memilih diam seribu kata daripada harus dipenjara. Ketidakpuasan, kritik dan aspirasi mereka bakal hanya dipendam saja, meskipun sejatinya hati mereka sesak dan menderita. Fenomena ini sudah jauh-jauh hari menjadi luka sejarah bangsa ini, sehingga tak boleh terulang kembali. Ia akan membuka kembali luka lama bangsa ini.

Dalam renungan para filosof di abad pertengahan, renungan soal ini sudah dipikirkan masak-masak. Mereka begitu concern menguliti demokrasi agar negara tidak menjadi pemangsa bagi anak-anak negerinya. Dalam konsep Laviathan-nya Thomas Hobbes, digambarkan bahwa negara sebagai binatang buas. Oleh karenanya, di masa itu mereka menekankan pada pentingnya sebuah kontrol terhadap penyelenggara itu sendiri, sehingga negara dan pemimpinnya tidak liar, berjalan sendiri, sesuai dengan maunya saja. Dari sinilah kemudian John Locke hingga Montesquieu merumuskan Trias Politika agar demokrasi itu benar-benar berjalan dalam khittah-nya.

Mereka tidak mau negara dipimpin oleh seorang penguasa, yang dianggap istimewa, terbebas dari kesalahan-kesalahan. Sebab, dalam dunia demokrasi, equality mesti dijunjung tinggi-tinggi, termasuk equality before the law. Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap kalangan grassroot dan kelompok elite. Hukum berdiri di atas semua golongan, semua kelas tanpa memandang status sosial.

Lalu masih muncul pertanyaan, "Bukankah  yang hendak dihidupkan kembali itu pasal penghinaan, bukan pasal kritik  terhadap presiden?" Betul. Tetapi  pengalaman sejarah yang cukup pahit di masa Orde Baru, pasal-pasal seperti ini bisa menjadi pasal karet. Artinya ia sangat dekat dengan tafsir penegak hukum sendiri dalam menafsirkan apakah seseorang layak disebut menghina atau tidak. Bukan tidak mungkin ekspresi kekecewaan yang sebenarnya hanya bersifat kritik, tapi kemudian bisa dimaknai menghina. 

Menggebuk Lawan Politik

Atas dasar pemikiran itu, banyak pihak tidak setuju dan mengkritik keras wacana menghidupkan pasal penghinaan terhadap presiden ini. Salah satunya datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurut Mahfud, selain MK sendiri yang sudah membatalkan undang-undang tersebut, ia juga khawatir bahwa pasal tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh penguasa untuk menggebuk lawan-lawan politik. Artinya jika ada lawan politik yang berseberangan dan mengkritik presiden, maka kemudian bisa dijerat dengan pasal tersebut. 

"Kalau dihidupkan lagi nanti dikhawatirkan dimanfaatkan untuk menangkapi yang oposisi," kata Mahfud. (Sidonews, 6/2/2018).

Oleh karenanya, ia mengingatkan kembali bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Karenanya perlu ada alasan baru jika ingin menghidupkan kembali pasal tersebut. Tentu jika pasal baru dimaksud apabila dalam putusan MK dianggap masih memiliki celah dan kurang sempurna. Mahfud juga menyarankan sebelum membahas revisi KUHP menyangkut pasal penghinaan presiden, terlebih dahulu meminta masukan atau pertimbangan publik. Sebab, jika putusan MK masih ditolak juga kata dia, lalu buat apa dibentuk MK.

Alasan lain kenapa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tak perlu dihidupkan kembali? Karena selama ini aparat negara yakni kepolisian sudah memegang aturan yang kita kenal dengan UU ITEPasal 27 Ayat 3 yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun UU ini juga dianggap momok yang mengerikan bagi kehidupan berdemokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Pasanya, dengan UU ini saja, sudah banyak sekali para penghina presiden yang mendekam di balik jeruji besi. 

Hanya saja masih banyak kalangan yang menilai bahwa kepolisian dalam menjalankan UU ITE tersebut termasuk juga aturan mengenai ujaran kebencian (hate speech) dinilai belum maksimal. Aparat dianggap belum benar-benar bisa berdiri di tengah dengan mengambil posisi netral. 

Kepolisian dianggap sebagian publik masih ada kecenderungan berpihak pada orang-orang yang dekat dengan penguasa. Sebagai contoh kasus penangkapan orang-orang yang kritis terhadap pemerintah dalam waktu singkat bisa jadi tersangka. Sementara terhadap mereka yang propenguasa atau dekat dengan kekuasaan, kepolisian dinilai sangat lamban. Sebut saja sekadar menyebut contoh Victor Laiskodat yang dianggap menyebar kebencian dan berbau SARA.

Oleh karenanya perlu dipertimbangkan ulang dan dikaji matang-matang rencana menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Jangan sampai kita yang sudah lama menghirup udara bebas dari belenggu otoritarianisme, kemudian terperangkap lagi ke dalamnya. Wallahu a'lamu bi al-shawab.

Kompleks Parlemen, 8 Februari 2018 | 13.45 WIB


Tags
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Opini

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com