Ari Nurcahyo: Ini 4 Dalang dalam Pemilu 2019
berita
FOTO: Para Syndicate
PEMILIHAN Presiden 2019 memasuki babak baru. Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo berpendapat, selain pertarungan para elite politik, Pilpres 2019 juga akan menyajikan pertarungan para tokoh di belakang layar atau dalang (king maker). Mereka ini berperan di balik suksesi.

Ari mengistilahkan tokoh penentu itu dengan sebutan “empat mata angin politik” 2019. Maksudnya, ada empat tokoh elite politik yang bisa saling bertalian sekaligus juga berlawanan. Keempat figur penentu itu adalah, Joko Widodo, Jusuf Kalla (JK), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto. 

Terkait wacana ini, wartawan rilis.id Taufiq Saifuddin sempat mewawancarai Ari Nurcahyo termasuk soal kemungkinan reshuffle kabinet dan konstelasi politik ke depan. 

Baca Juga

Jelang Pilpres 2019, Anda punya penilaian tentang kesiapan masing-masing parpol?

Sebelum membicarakan peta pilpres, saya justru ingin menyoroti aktor-aktor yang punya peranan penting menyukseskan orang untuk menjadi calon. Jadi setidaknya ada empat orang yang punya peranan penting kalau bicara Pilpres 2019. Ada Pak Jokowi, Pak JK, Pak SBY dan Pak Prabowo. Saya mengisitilahkan keempat tokoh ini dengan “empat mata angin politik”. 

Dari keempat tokoh itu, secara mudah sebenarnya kita bisa langsung dapat simpulkan seperti apa afiliasi politiknya ke partai masing-masing. Menariknya, selain afiliasi dengan partai masing-masing, keempat tokoh ini sangat punya afiliasi politik dengan tokoh di luar parpol. 

Misalnya yang terbaru, di Pilgub Jateng muncul nama Sudirman Said. Di situ nampak sekali bagaimana calon yang maju pilkada ini punya afiliasi ke empat tokoh ini. Sudirman Said, walaupun maju lewat Gerindra, tapi tidak bisa dinafikan ada irisan politik yang jelas kepada Jusuf Kalla. Jadi kombinasi empat tokoh ini pada satu persitiwa politik tertentu bisa jadi pemain tunggal tetapi di agenda politik lain bisa saling berkombinasi. 

Contoh lain, Pilkada DKI yang lalu, sebenarnya Anies Baswedan diusung oleh Gerindra, tentu tokohnya adalah Prabowo. Tapi sebenarnya ada afiliasi juga politik kepada Jusuf Kalla juga. Di putaran kedua, sangat kentara lagi bagaimana posisi SBY dalam pemenangan Anies-Sandi. Jadi sekali lagi empat tokoh ini bisa menjadi pemain tunggal dan bisa saling berkoalisi. 

Sekarang kita juga sering menyaksikan SBY sudah mulai merapat ke Pemerintahan Jokowi. Menarik membaca tahun politik 2019 dari keempat tokoh ini. 

Anda hanya menyebutkan ada empat tokoh, seperti menafikan Megawati Soekarnoputri. Bukankan pengusungan Jokowi juga ada peran Megawati?

Ini memang saya membuat peran Megawati dalam posisi yang berbeda. Beliau sebenarnya di atas dari keempat petarung politik ini. Posisi Megawati sebenarnya menjadi penentu justru ketika bisa menundukkan dan menjadikan posisinya di PDIP sebagai penggerak moral politik. 

Posisi ini menjadi hal strategis bagi Megawati. Seperti misalnya membicarakan persoalan PDIP setelah dirinya siapa yang akan menggantikan. Apakah kursi ketum akan diberikan pada Jokowi misalnya. Inilah peran dari moral politik. Karena Megawati punya kapasitas untuk itu, menjaga moral politik. Beliau harus menjadi negarawan, bukan lagi bicara kursi politik tapi bagaimana bangsa ini ke depan. 

Nah, kalau untuk level petarung politik ke depan, ya empat orang ini saya pikir. Dan kita lihat bagaimana empat orang ini mengambil pengaruh terhadap posisi Megawati. Bagaimana SBY mencoba komunikasi dengan Mega belakangan ini. JK dan Prabowo pun sudah jauh lebih banyak menjadi penentu dalam pertarungan pilkada. 

Menurut Anda pada pertarungan Pilpres 2019, kira-kira siapa tokoh yang akan muncul ke permukaan?

Dari berbagai survei, dan kalau melihat peta pertarungan, harus diakui yang bertarung di 2019 itu adalah Prabowo dan Jokowi. 

Kalau dikaitkan dengan “empat mata angin politik” ini, JK dan SBY arahnya ke mana? 

Nah ini menjadi hal menarik. Belakangan kan SBY sudah mulai memunculkan anak pertamanya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terus bagaimana JK memainkan posisi sebagai king maker di Golkar, posisi ini menjadi peluang bagi JK untuk mengambil posisi di 2019. 

Tetapi sekali lagi, nampakanya memang tokoh yang akan dipanggungkan hari ini untuk 2019 adalah Jokowi dan Prabowo. Cuma jangan pernah abaikan peran SBY dan JK untuk memainkan posisi ini. 

Yang paling monumental juga kan peran JK dalam pemenangan Airlangga di Golkar. Kalau kita lihat alurnya kan pertama kali yang bikin pernyataan mendukung adalah JK, setelah itu keluarlah izin dari Jokowi, dan belakangan Luhut Binsar Panjaitan ikut mendukung. Jangan-jangan ada skema memajukan Airlangga sebagai cawapres Jokowi.

Menjadi menarik juga melihat peta Golkar dari skema empat mata angin ini, khususnya pertautan Jokowi dan JK. Sebagai ketum Golkar terpilih, Airlangga punya posisi tawar, tetapi jangan lupa ada perebutan sekjen, dan kemungkinan besar yang jadi Ibnu Munzir yang tidak lain dari lingkaran JK. Kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi kompromi bersama di Golkar, Jokowi dan JK akan melakukan semacam power sharing

Itu yang potensial meski situasi 2019 masih sangat cair. Paling tidak nakhodanya ada dua dari empat mata angin tadi, kalau terjadi power sharing antara saham politik Jokowi dan saham politik JK. Karena di Golkar, Jokowi bisa jadi punya akses melalui Airlangga karena loyal di kabinet, tapi ketika ada posisi sekjen, kita melihat afiliasi politiknya kepada JK. Maka daripada ini hanya dipegang JK sendiri atau Jokowi sendiri, bisa jadi Jokowi-JK bisa bersama-sama coba memainkan pembagian kekuatan di Golkar untuk 2019. Sangat menarik ketika Golkar bisa berbagi saham bersama Jokowi-JK. 

Terkait peluang Airlangga sendiri sebagai cawapres Jokowi apakah juga besar? 

Saya melihat belum menuju ke sana. Cuma yang perlu dicermati juga adalah siapakah pendamping Jokowi dan siapakah pendamping Prabowo. Untuk capres kan sudah jelas ada Jokowi dan Prabowo, apakah Airlangga, belum ada gelagat menyimpulkan demikian. 

Yang menarik sebenarnya kalau saya dalam posisi Jokowi dan JK. Daripada saya berikan kepada Airlangga sebagai cawapres, meskipun dia orang muda dan pegang Golkar, tapi nanti bermunculan banyak sekali cawapres. Nah, daripada ribut dan rebutan, lebih baik Jokowi-JK lagi berpasangan di 2019. Peluang ke arah sana sangat besar. 

Toh Jokowi-JK sudah pegang Golkar bersama, mengapa tidak maju bersama lagi. PDIP juga bisa memberi ruang. Sekali lagi, saya tidak melihat Airlangga, justru peran sentral JK memegang Golkar bisa mengarah ke Jokowi-JK lagi. Daripada calon lain malah menimbulkan posisi politik yang makin rawan. Pesannya adalah, Golkar dalam posisi tetap mendukung Jokowi 2019. Jokowi posisinya kader PDIP, dan tentu saja Golkar sebagai pemilik saham akan berada di posisi kedua di 2019. 

Airlangga kemungkinan akan di-reshuffle bersamaan dengan perombakan kabinet karena ada menteri yang ikut kontestasi politik. Seberapa pentingkah isu ini?

Pilihan Presiden Jokowi adalah ketika dari awal sudah mengatakan tidak boleh rangkap jabatan, tidak boleh mendua soal loyalitas, maka itu yang harus dilakukan. Kalau tugas Airlangga sebagai pembantu presiden maka fokus saja membantu presiden, jangan rangkap jabatan. Hal ini adalah kebutuhan presiden, kalau mau konsisten ya lakukan reshuffle

Airlangga yang saat ini menjabat ketum Golkar tidak boleh rangkap, maka harus ada posisi pengganti. Begitu juga Khofifah Indar Parawansa tidak boleh menjabat menteri lagi ketika maju pilkada, dia harus mundur. 

Tentu berlaku juga bagi menteri yang akan maju dalam Pileg 2019. Karena tahapannya sebentar lagi, sementara tugas kementerian tentu masih banyak. Menurut Anda?

Iya dong, beberapa menteri yang ingin ikut pileg juga harus mundur. Ini menjadi kebutuhan bagi presiden untuk melakukan reshuffle. Tetapi kalau presiden mengatakan bahwa pilihannya membolehkan adanya rangkap jabatan, berarti presiden sebenarnya memang tidak ingin konsisten dan tidak ingin melakukan reshuffle. Bisa jadi karena jajaran menteri yang ada sekarang dianggap sudah cukup solid. Di samping itu bisa dengan muda membangun loyalitas para menteri untuk tahun politik 2019. 

Memang harus disadari, sebenarnya persoalan konsolidasi dan loyalitas kepada presiden, menjadi kebutuhan Jokowi hari ini. Dari situ alasan reshuffle bisa jadi berubah, bukan lagi soal rangkap jabatan tetapi adanya keraguan terkait loyalitas dan konsolidasi politik menteri dan partai di sekitar presiden. 

Lantas bagaimana sebaiknya Presiden Jokowi memosisikan diri dalam sengkarut ini?

Ya, hari ini memang menjadi ujian bagi Jokowi. Dia harus mampu membaca formasi menteri menjadi pimpinan parpol, lalu yang ingin ikut pilkada serta yang nanti akan mendaftar sebagai caleg di 2019. Presiden harus membaca ini betul, karena konsolidasi politik waktunya tinggal tahun depan. Kalau reshuffle ingin dilakukan, itu harus terjadi sebelum Juni 2018. Presiden harus membaca bahwa keseimbangan politik dan konsolidasi politik harus dipertimbangkan. 

Jadi sekali lagi, kalau dilakukan reshuffle dalam waktu dekat ini berarti presiden memandang komposisi menteri dan konsolidasi menjadi penting. Sebab sekarang ini belum ideal untuk tercapainya konsolidasi politik di internal pemerintah. 


Seberapa penting reshuffle dilakukan bagi mereka yang menjadi pimpinan parpol dan terlibat pilkada maupun pileg?

Sekarang kan perdebatannya masih di arena apakah harus cuti atau mundur. Makanya saya katakan, kalau konsisten dari awal, harusnya Jokowi tidak boleh mempertahankan menteri yang maju dalam pilkada, menjadi pimpinan parpol dan maju pileg. Menteri yang terlibat ini harus mundur juga idealnya. 

Kalau tidak dilakukan, maka saya memandang di situ ada kompromi yang terjadi. Berarti ujungnya Jokowi akan bilang “silahkan menteri yang maju pilkada dan jadi pimpinan parpol tetap jadi menteri hanya cuti saja, pileg juga begitu”. Ini artinya kan ada komporomi politik. 

Kompromi politik ini sekaligus menunjukkan posisi Presiden Jokowi yang berubah sikap. Di sana pasti ada urgensi atas alasannya merubah sikap terkait posisi rangkap jabatan ini. Urgensi ini artinya, presiden tidak punya pilihan selain harus akomodatif terhadap dinamika politik yang terjadi. 

Tapi kan desakan publik tentu menginginkan Presiden Jokowi harus tetap konsisten? 

Harusnya memang Jokowi konsisten dengan janjinya bahwa tidak boleh rangkap jabatan. Tapi kan kalau kita lihat sinyalemen dari juru bicara presiden, dia sudah mengatakan tidak persoalan terkait rangkap jabatan dan segala macam. Saya melihat kalau kecendrungan itu sampai nanti definitif terjadi, berarti sudah ada posisi kompromi dan urgensi yang saya maksudkan tadi kepentingan politik di lingkaran Presiden Jokowi. 

Karena tahun politik 2019 itu sebenarnya adalah bagaimana urgensi melakukan konsolidasi politik. Jadi akan saling berkaitan ketika kita membaca peta politik terkait menteri yang memimpin parpol, menteri yang ikut pilkada dan menteri yang nanti ikut pileg, itu menjadi kebutuhan. Karena mencari orang baru bukan hal yang gampang ketika proses politik tinggal dua tahun lagi memasuki 2019. 


Tags
#Pilpres 2017
#Pemilu 2019
#Wawancara
#Arif nurcahyo
#Para syndicate
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Wawancara

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com