Asfinawati: Politik Ilustrasi Jokowi-JK Tak Bekerja
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz
SISA masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, hampir seluruhnya akan diisi kontestasi politik. Sebagai elite dari partai politik penguasa, RI 1 dan RI 2 ini tentu akan menyingsingkan baju dalam pesta demokrasi di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Tak ayal, program Nawacita yang digaungkan sebelumnya akan berpunggungan dengan realitas politik. 

Kedua elite negeri ini, bisa jadi sudah mulai merenggangkan jabat tangannya. Intrik politik silih berganti, rebutan pengaruh mulai muncul seiring munculnya nama-nama calon kepala daerah. 

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengingatkan, capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK masih bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik. Ada hal yang terlupakan oleh rezim ini dan dalam istilah Asfinawati disebut “politik ilustrasi”. Sisa jabatan Jokowi-JK, harus bertumpu pada pemenuhan hal tersebut. Sebab jika tidak, demokrasi yang bertumpu pada penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan terabaikan. 

Baca Juga

Berikut ini perbincangan selengkapnya wartawan rilis.id Taufiq Saifuddin dengan Asfinawati di Kantor YLBHI, Jakarta, beberapa hari lalu. 

Pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan tiga tahun, bagaimana perkembangan demokrasi dan kinerja mereka?

Kami melihat, hukum dan HAM bukan prioritas kabinet Jokowi-JK. Prioritasnya adalah pembangunan fisik. Justru kalau kita bicara demokrasi, kaitannya pasti erat dengan hukum dan HAM. Saat ini kelihatannya terjadi pengabaian kepada dua entitas demokrasi tersebut karena tidak dianggap sebagai prioritas. 

Misalnya isu korupsi, isu pelemahan KPK, itu tidak menjadi prioritas pemerintah. Padahal penting sekali, karena korupsi itu yang akan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM pada akhirnya. 

Kabinet Kerja ini kan masih punya sisa jabatan sekira dua tahun, apakah mampu pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dalam penegakan hukum dan HAM? 

Begini, kalau kita bicara HAM, ada dua hal yang sangat penting di sana, yaitu mau dan mampu. Yang harus kita tagih kepada pemerintah sekarang adalah kemauan. Kalau kemampuan sih saya yakin mampu, karena beliau (Presiden Jokowi) punya banyak orang-orang yang mengerti hukum dan HAM di sekelilingnya. Meskipun ada catatan kami, politik ilustrasi tidak bekerja. 

Apa yang dimaksud dengan politik ilustrasi?

Politik ilustrasi menekankan pada orang-orang yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM, tidak boleh lagi direkrut ke dalam pemerintahan sekarang. Dan kita tahulah ada beberapa nama yang punya dokumen diindikasikan punya rekam jejak pelanggaran HAM. 

Itu yang menjadi problematis, bagaimana pemerintah bisa menuntaskan pelanggaran HAM kalau di dalamnya ada orang yang diindikasikan terlibat. 

Menurut Anda seperti apa kinerja hukum dan HAM pemerintahan sekarang? 

Sekali lagi, indikator demokrasi adalah hukum yang berkuasa, artinya hukum yang mengatur penguasa. Saat ini kami melihat ada pengabaian hukum. Misalnya putusan-putusan Mahkamah Agung tidak dijalankan. Atau produk-produk hukum dan undang-undang itu dilanggar dan dibiarkan saja tidak hanya oleh pemerintah tapi juga negara secara umum. 

Bentuknya seperti apa? 

Seperti TAP MPR Nomor 10 Tahun 1998, terus ada juga TAP MPR Tahun 2000, itu adalah dokumen resmi negara yang mengatakan bahwak Dwi Fungsi ABRI telah menyebabkan rusaknya demokrasi dan pada dokumen itu Indonesia berkomitmen untuk tidak melakukan lagi. Nah sekarang gejala TNI berpolitik kan muncul lagi.

Soal isu pembangunan, banyak hal dari aspek lingungan yang diabaikan. Kenapa bisa terjadi?

Sebetulnya yang perlu dilakukan Presiden Jokowi adalah mengikuti Nawacita yang dibuatnya karena itu sudah benar jalannya di situ. Misalnya di Nawacita dikatakan, pembangunan itu bukan pembangunan fisik. Tapi sekarang yang dibangun adalah fisik. Kemudian di sana juga ada soal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Artinya Nawacita malah tidak dijalankan Jokowi?

Nah, dalam banyak kasus infrastruktur, yang terjadi justru proses perampasan ruang hidup rakyat. Orang yang tadinya sudah sejahtera akhirnya jadi miskin. Misalnya penggusuran di kota besar seperti Jakarta. Rumah yang digusur itu kan sebagian besar terkoneksi dengan tempat warga mencari pekerjaan. Entah itu pedagang kaki lima, atau yang celaka lagi seperti nelayan. Kalau mereka hidup di pinggir laut, lalu dipindahin ke tengah kota, walaupun dia dapat tempat tinggal, mereka tidak punya lagi mata pencaharian. 

Jadi sebetulnya yang mau kami ingatkan kepada pemerintah dan negara pada umumnya, penggusuran-penggusuran, perampasan ruang hidup rakyat dan tanah rakyat, justru bertentangan dengan program pemerintah sendiri yang ingin mengentaskan dan mengurangi kemiskinan. 

Ini kan aneh sekali, harusnya apa yang harus dilakukan pemerintah ketika melakukan pembangunan itu bertanya kepada masyarakat di sekitarnya, yang mereka butuhkan itu apa. Terlihat jelas yang dilakukan sebenarnya hanya apa yang dibutuhkan pemodal. 

Misalnya proyek kererta cepat Jakarta-Bandung, kedua wilayah ini kan moda transportasinya sudah banyak sekali. Kenapa harus disitu dibangun kereta cepat, kenapa bukan di Kalimantan, kenapa bukan di Papua? 

Alasan pemerintah kan soal kedaruratan pembangunan sehingga infrastruktur sangat penting. Tanggapan Anda?

Yang pasti pembangunan itu harusnya untuk rakyat bukan untuk pemodal. Meskipun dalam praktiknya begini, misalkan ada pembangunan tambag, itu kan lalu dibuat regulasi atau aturan hukumnya. Setelah itu dilaksanakan oleh pemerintah. 

Dalam proses ini seringkali aturan hukum hanya menjadi legalisasi modal. Harusnya kan logika itu dibalik, ditanya dong warganya, pemerintah kan gampang saja, bisa lihat datanya, kekurangan masyarakat itu apa. Kalau semisal persoalannya pendidikan, jangan langsung bangun sekolah dalam arti fisik, sediakan guru yang berkualitas akan lebih bermanfaat ketimbang gedung. 

Sebetulnya yang paling pertama dan utama adalah, rakyat punya hak atas pembangunan, dan itu yang harus dilakukan pemerintah. 

Berarti alasan kedaruratan pembangunan itu kurang tepat? 

Bukan kurang tepat, tetapi tujuannya harus diubah, harus untuk rakyat banyak. Misalnya karst, itu tempat untuk menyimpan sumber daya air. Bayangkan, untuk apa kita punya pabrik semen kalau rakyat di sekitarnya tidak bisa minum. Atau sawah menjadi kering. Jadi pada akhirnya uang negara yang bertambah akan habis sia-sia begitu kita punya ketergantungan air dari luar. Atau punya ketergantungan beras dengan negara lain, karena kita sudah habis.

Sudah ada beberapa contoh di dunia, bagaimana lahirnya fail state (negara gagal). Kemungkinannya ada dua, satu karena krisis ekologis, lingkungan rusak dan akhirnya mengancam kehidupan rakyatya. Dua, krisis sosial, seperti intoleransi, radikalisme itu pada akhirnya membuat beberapa negara perang terus dan tidak bisa melakukan pembangunan. 

Jadi skala prioritas dalam sisa jabatan Jokowi-JK rekomendasi Anda seperti apa?

Saya pikir skala prioritasnya harus kembali kepada HAM dan mendengarkan kemauan rakyat. Karena Jokowi-JK bisa naik karena dukungan rakyat dan bukan dukungan partai. Kita tahu ada selisih banyak di antara orang yang memilih partai dan orang yang memilih pasangan presiden kan. Ini rakyat yang memilih keduanya. Dan Jokowi-JK harus kembali kepada rakyat itu. 

Jelang tahun politik, banyak orang yang memprediksi akan terjadi polarisasi agama, suku dan seterusnya. Bagaimana kemudian meminimalisir ini di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019?

Ini sebenarnya tanggung jawabnya ada di parpol. Kan yang menggunakan isu itu dan mengkomoditisasi isu itu adalah parpol. Jadi, kalau parpol diasumsikan menggunakan isu yang paling menguntungkan dia, maka harapan kita ada pada rakyat untuk menyadari. Ujung-ujungnya mereka hanya dikomoditisasi. Jadi yang perlu dilakukan harus ada pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat. Dan pemerintah punya peran penting terhadap ini. 

Yang ingin kami jelaskan juga adalah soal polarisasi ini sebetulnya diperkeruh oleh adanya dua belah pihak. Misalnya ada kelompok A menggunakan isu agama, tapi itu direspons oleh kelompok B, akhirnya bertentanganlah keduanya. Kemudian, kedua kelompok betul-betul saling bermusuh. Akhirnya orang-orang yang berada di posisi tengah tidak ada. 

Ketika posisi tengah tidak ada, maka tegangan makin keras. Oleh karena itu yang perlu dilakukan, kelompok tengah inilah yang mencairkan. Kelompok ketiga ini harus banyak, sehingga bisa meredam konfliknya semakin kecil. 

Kelompok tengah harusnya lahir dari civil society. Kira-kira apa penyebabnya kelompok tengah ini absen atau tidak muncul?

Kedua posisi tadi saling merekrut, dan celakanya di kedua sisi itu diisi juga oleh orang-orang dari organisasi nonpemerintah. Masing-masing mencoba merekrut jejaringnya, sehingga kelompok tengah menjadi mengempis. Makanya, yang harus dilakukan adalah memperbesar kelompok tengah biar bagaimanapun caranya. 


Tags
#Wawancara
#Asfinawati
#Jokowi
#Pemerintahan jokowi-jk
#Ylbhi
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Wawancara

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com