Bakal Panen Raya, Pemprov Diminta Tolak Kebijakan Impor Beras
berita
FOTO: RILIS.ID/ Indra Kusuma
RILIS.ID, Surabaya— Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) Firdaus Febrianto, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menolak kebijakan pemerintah pusat untuk mengimpor beras. Pasalnya, Jatim sendiri mengalami surplus beras dan sejumlah wilayah seperti Banyuwangi dan Jember akan panen raya. 

"Beberapa waktu lalu, kami sudah sidak di beberapa wilayah Jatim misalnya Banyuwangi dan Jember. Kedua wilayah tersebut segera melakukan panen raya sekitar akhir Januari ini. Karena itu, kami mendesak Gubernur Jatim agar menolak kebijakan pemerintah pusat yang akan mengimpor beras yang biasanya didatangkan dari India," jelas politikus asal Partai Gerindra, Senin (15/1/2018).

Dia mengatakan, tidak ada alasan bagi Jatim untuk impor beras. Karena sesuai data yang yang ada, Jatim sebagai lumbung pangan sangat mencukupi stok yang ada, bahkan melimpah. Untuk itu Komisi B akan terus memantau, khususnya pelabuhan ada tidaknya bongkar muat beras impor. "Jelas kalau diketahui, maka kami akan mengusir kapal yang melakukan bongkar muat beras impor," tandasnya.

Seperti diketahui, Ombudsman melihat adanya gejala maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras 500 ribu ton yang terjadi saat ini. Pemantauan Ombudsman di 31 provinsi pada 10-12 Januari 2018 menunjukkan beberapa hal yaitu adanya keluhan pedagang, stok beras pas-pasan, tidak merata dan harga meningkat tajam sejak Desember 2017.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari