Bamsoet: Pembentukan Dewan Pengawas Terserah KPK, DPR Tak Intervensi
berita
Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma
RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pembentukan dewan pengawas diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan tersebut masuk dalam rekomendasi Pansus Angket KPK yang dibacakan hari ini. 

"Mekanismenya diserahkan ke KPK. DPR dan pemerintah tidak ikut campur. Mau bentuk silakan, terserah pimpinan KPK dan diserahkan pada mekanisme yang ada di KPK, " kata pria yang disapa Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Politisi Golkar ini menambahkan, pembentukan lembaga tersebut bukan persoalan urgen atau tidak. Ia menegaskan, hal itu harus disesuaikan dengan kajian KPK.

"Kalau dia urgen (darurat), dia akan bentuk. Kalau tidak, dia tidak akan bentuk," imbuhnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK telah menyelesaikan tugasnya melakukan penyelidikan. Salah satu rekomendasi penting dari Pansus Angket KPK adalah pembentukan Badan Pengawas.

“Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh berintegritas, dalam kerangka terciptanya check and balances,” kata Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa saat menyampaikan laporan akhir dari Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Selain itu, Pansus Angket meminta KPK meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas HAM, pihak perbankan dalam menjalankan kewenangannya.

“Agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik,” kata Agun.

Kemudian, Pansus Angket KPK merekomendasikan Komisi anti rasuah itu menyempurnakan struktur organisasi agar mencerminkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.

"Saya berharap agar KPK menindaklanjuti rekomendasi tersebut," tutupnya.
 

Editor: Sukma Alam

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari