berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.
RILIS.ID, Jakarta— Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Widodo Sigit Pudjianto menilai mutasi dr. Spesialis Obgyn. Dr Fatolosa Panjaitan dari RSUD Gunung Sitoli ke Puskesmas Butomozoi, menyalahi aturan perundang-undangan.

Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli memindahkan dokter tersebut Surat Perintah No. 824.4/15/BKD/2018 tanggal 8 Februari 2018. Padahal, lazimnya pedoman tersebut harus Surat Keputusan (SK).

"Pemindahan ASN harus dengan SK, bukan melalui surat perintah (SP)," kata Sigit kepada rilis.id, Rabu (14/2/2017).

Menurut dia, bila mutasi menggunakan SP, maka Bupati Nias, Sokhiatulo telah menyalahi aturan. Khususnya, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Sebelumnya, hal ini pernah terjadi pada dr. Yamoguna Zega dari RSUD Gunung Sitoli ke Puskesmas Bawolato. Polanya juga serupa, yakni menggunakan SP No. 824.4/113/BKD/2017 tanggal 8 Juni 2017. Namun, yang bersangkutan kini sudah kembali ke RSUD Gunung Sitoli.

Praktisi Kesehatan, Patrianef, mengatakan, apa yang menjadi keputusan bupati bertentangan dengan permintaan Direktur RSUD Gunung Sitoli No. 800/4276/Peg tanggal 7 juni 2017 perihal memerlukan juga spesialis obgyn, anak, bedah dan anestesi. 

"Tapi, bapak (Bupati) melepaskan dr. Spesialis Obgyn di RSUD Gunung Sitoli," ujar Patrianef.

Jika ini dianggap sebagai sebuah hukuman, maka Bupati Nias dinilai kurang paham bagaimana cara memberikan sanksi kepada pegawai. "Mungkin karena pak Bupati seorang politikus, sehingga perlu masukan dari kepala BKD di sana," ujarnya.


Tags
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Daerah

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com