Fikri Suadu Sebut Pemerintahan Jokowi Berwatak Otoriter
berita
Fikri Suadu (baju batik) saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kandidat Ketua Umum PB HMI Periode 2018-2020. FOTO: Facebook/Fikri Suadu
RILIS.ID, Jakarta— Calon Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) Fikri Suadu menilai, pengelolaan negara saat ini cenderung otoriter.

Dia menyebut, fenomena kartu kuning yang diberikan mahasiswa Universitas Indonesia Zaadit Taqwa dan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 memperlihatkan watak kepemimpinan rezim Jokowi-JK.

"Sebenarnya tampilannya saja demokratis tapi wataknya otoriter," kata Fikri di kantor Bawaslu Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/2) kemarin.

Karena itu, sambung Fikri, pilihannya adalah masyarakat mesti berani memprotes setiap kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Terutama, kebijakan yang yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

"Kita harus bersuara," ujar penulis buku berjudul Manusia Unggul Neurosains dan Alquran tersebut.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan UU MD3. Salah satu pasal dalam revisi UU MD3 yang dinilai kontroversial adalah Pasal 122 huruf (k). Pasal 122 huruf k UU MD3 memberi peluang DPR untuk memidana pengkritiknya. Sehingga, hal itu membuat lembaga DPR menjadi antikritik. 

Keberadaan pasal tersebut ditentang aktivis demokrasi. Sebab, pasal itu akan membuat demokrasi mandek.

Editor: Sukma Alam


Tags
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Muda

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com