Hamidah Abdurrachman: Memberantas Kejahatan kepada Anak Tak Cukup KPAI
berita
KASUS kriminalitas yang menyasar anak di bawah umur semakin mengkhawatirkan. Kini kasusya makin meluas termasuk ke dalam ruang lingkup eksploitasi seks. 

Kasus yang sangat menggucang di antaraya eksploitasi seks untuk komersial yang melibatkan anak jalanan dengan perempua dewasa di Bandung, Jawa Barat. Sangat mengerikan, video pornografi anak tersebut dibuat atas pesanan para pengidap pedofilia di luar negeri.

Utuk melihat fenomena yang sangat memilukan tersebut wartawan rilis.id, Tari Oktaviani mewawacarai kriminolog Universitas Indonesia dan juga mantan komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrachman, belum lama ini.

Baca Juga

Sikap Anda terkait maraknya kasus eksploitasi anak belakangan ini? 

Kalau kita lihat ini memang cukup memprihatinkan. Bahkan saya membaca, anak-anak korban pornografi di Indonesia itu cukup tinggi ya. Pernah satu tahun itu mencapai 7.000 kasus yang tidak semuanya dilaporkan ke polisi dan tidak muncul di media. Untuk tahun 2017 saja, mengacu pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kejahatan pada anak masih mendominasi yakni sekitar 1.424 kasus.

Melihat fenomena yang terjadi, kasus kriminalitas seperti apa yang melibatkan anak di bawah umur? 

Kalau dulu bentuknya kekerasan fisik, seperti anak yang dipukul di rumah, di sekolah dan di lingkungannya. Lalu sekarang fenomenanya kekerasan seksual. Belum lagi kekerasan penelantaran oleh orangtua.

Apakah banyaknya kasus eksploitasi pada anak menunjukkan tingkat kriminalitas di Indonesia masih tinggi?

Sebenarnya kriminalitas itu kan nggak bisa hanya kita ukur dengan beberapa kasus saja. Harus kita lihat trennya yang paling banyak itu yang mana. Tapi kalau kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2015 di Indoesia kan memang pernah dikategorikan darurat kejahatan seksual anak. 

Kemudian tahun 2016 kan memang ada penurunan dalam pengertian jumlah. Kalau dulu marak dalam artian dimana-mana. Tetapi yang muncul itu menurut saya cukup berat. Misalnya anak yang dieksploitasi untuk pornografi. Seperti kasus yang tadi itu kan ada orang tuanya. Nah ini kan kita lihat bahwa upaya sistematis sekali untuk menggiring anak ini menjadi pelaku pornografi demi kepentingan si pelaku utama.

Apa ini menunjukkan Pemerintah belum serius mencegah atau menindak persoalan kriminalitas khususnya yang melibatkan anak-anak?

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini baru pada melakukan upaya represif. Terjadi ditangani, terjadi ditangani. Tapi upaya preventifnya belum dilakukan. Padahal kalau hanya melakukan upaya represif misalnya penegakan undang-undang nah apakah penegakan hukumnya juga memberikan efek jera? Nah, ini kan persoalan lain lagi. Jadi tidak bisa mengandalkan upaya represif untuk memberantas kejahatan terhadap anak.

Apa upaya yang harus dilakukan Pemerintah untuk mengurangi kasus-kasus sejenis ini?

Untuk itulah dulu di tahun 2015 karena Indonesia sudah darurat, saya mengusulkan KPAI itu menjadi lembaga yamg kewenangannya lebih besar, SDM-nya diperbanyak dan anggarannya besar sehingga memiliki kekuatan untuk melakukan penindakan. 

Apa dampakya kalau hanya berbentuk komisi seperti sekarang?

Tentu sangat terbatas. Nah kalau dibentuk lembaga misalnya seperti Badan Narkotika Nasional, Lembaga Cyber Nasional tingkatnya sudah nasional berarti kemampuan dia mencegah, menindak dan kemampuan dia perang terhadap kekerasan itu menjadi besar. Itu menurut saya.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Inspirasi

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari