KPK Kirim Surat Respons Rekomendasi Pansus
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.
RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas respons rekomendasi pansus angket. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, surat tersebut sudah disampaikan kemarin ke DPR.

"Setelah menerima surat dari Ketua DPR tanggal 9 Februari 2018 lalu, kami membahas secara internal dan memutuskan untuk kirim surat balasan tertanggal 13 Februari 2018 serta melampirkan 13 halaman uraian tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi," katanya di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Ia mengatakan, dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal yakni di antaranya KPK menghormati fungsi pengawasan DPR dan putusan MK yang menguji UU MD3 terkait KPK legal angket KPK oleh DPR.

"Meski pun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi pansus, namun dalam konteks hubungan kelembagaan kami hargai sejumlah poin di laporan tersebut," ujarnya.

Menurut Febri, KPK juga memandang perlu untuk menjelaskan sejumlah informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK ke publik sesuai Pasal 20 UU KPK. Oleh karena itu KPK, lanjutnya, melampirkan uraian tentang 4 hal yaitu aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan SDM dan keuangan.

"Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional," ungkapnya.

Febri juga menegaskan, lembaganya sangat terbuka dengan evaluasi dan pengawasan. Bamun begitu ia berharap DPR tetap menjadi lembaga yang turut berkerjasama dengan KPK. Ini mengingat dari 3 sektor terbanyak yang diproses KPK adalah dari pelaku korupsi dari swasta, eselon I sampai III kementerian lembaga dan Anggota DPR/DPRD

"KPK juga mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi, termasuk tentang IPK Indonesia merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah juga serta pemangku kepentingan lain. Jadi ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, haruslah dilihat sebagai kerja bersama," paparnya.

Lebih jauh, KPK mengajak DPR untuk melakukan hal-hal yang lebih substantial dalam rangka memberantas korupsi serta mencegah pelemaham terhadap KPK.
 

Editor: Sukardjito

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari