Kepala Daerah Kena OTT, KPK Minta Mendagri Bekerja Lebih Keras
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.
RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo lebih bekerja keras lagi dalam membina para Kepala Daerahnya. Peringatan ini ihwal maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sejumlah daerah yang melibatkan para kepala daerah.

"Kemendagri punya kewenangan proses pembinaan di daerah-daerah. Tentu sangat baik kalau semua pihak menjalankan secara maksimal," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Ia mengatakan, memang tidak mudah untuk mengontrol semua gerak kepala daerah. Namun menurutnya, gerakan bersih bisa terwujud apabila semua stakeholder bekerja sama.

"Kalau kita serius proses demokrasi ini dijalankan secara bersih, pasti butuh peran dari semua pihak, karena masing-masing institusi kan berbeda kewenangannya KPK memiliki kewenangan penyelenggara negara dan penegak hukum, Bawaslu punya kewenangan tentang pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dan KPU tentu saja," ungkapnya.

Menurutnya, sejumlah kejadian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah ini menunjukkan bahwa Kemendagri harus lebih total lagi dalam mengawasi aparat negaranya di daerah.

Diketahui, sepanjang Januari sampai pertengahan Februari ini, setidaknya ada enam kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

Mereka di antaranya Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Jombang Nyono Suharli, dan Bupati Ngada Marianus Sae. Para kepala daerah tersebut mayoritas terjerat suap beberapa proyek di wilayahnya masing-masing. 


 

Editor: Sukardjito


Tags
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com