berita
(RILIS.id/)
DPR RI telah mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) melalui rapat paripurna, Senin 12 Februari 2018. Namun, revisi tersebut menuai kontroversi, utamanya Pasal 122 dan 245.

Pasal 122 memberikan otoritas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Baca Juga

Sementara Pasal 245, mengatur soal pemeriksaan anggota DPR yang harus melalui pertimbangan MKD, sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Dua Pasal tersebut, dinilai memberangus demokrasi karena antikritik dan dan kebal hukum. Namun, Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, menyebut bahwa pasal itu dimaksudkan untuk menjaga martabat DPR sebagai lembaga negara. Pendapat Anda?

 


Tags
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar
Dapatkan berita terkini setiap hari