LBH dan Warga Gugat Pasal Penggusuran Paksa di MK
berita
Konferensi Pers Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran Paksa di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017)
RILIS.ID, Jakarta— Komunitas korban penggusuran yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran Paksa bergabung menjadi Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi RI untuk membatalkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya karena bertentangan dengan UUD 1945.

Pengacara Publik LBH Jakarta Alldo Fellix Januardy mengatakan, pada Oktober lalu Aliansi Masyarakat Menolak Penggusuran Paksa yang terdiri dari LBH Jakarta, Kuasa Hukum Ciliwung Merdeka, FAKTA, Tim Relawan Advokat Independen bersama korban penggusuran Tangerang, Duri Kepa, Papanggo, Budi Darma dan Karawang telah mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang No 51 Prp tahun 1960 ke Mahkamah Konstitusi RI.

"UU Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, dulu diterbitkan dalam situasi Indonesia berada dalam keadaan bahaya (staat van cor/og be/eg) sehingga tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. UU yang sudah tidak lagi kontekstual dengan kondisi sekarang," kata Alldo dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jumat, (7/4/2017).

Menurut Alldo, UU tersebut memberikan wewenang yang besar bagi pemerintah atau pihak swasta untuk merampas lahan milik warga tanpa perlu membuktikan kepemilikan, juga tanpa memberikan kompensasi apapun. Akibatnya, penggusuran paksa yang melanggar hak dasar warga marak terjadi.

Dalam berbagai kasus penggusuran paksa, selain kehilangan rumah, warga juga kehilangan mata pencaharian dan pendidikan anak-anak. Mereka terganggu akibat penggusuran kerap dilaksanakan tanpa memandang periode tahun pembelajaran.

Handika Febrian, Kuasa Hukum Komunitas Ciliwung Merdeka juga menambahkan, UU Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya juga masih menganut asas kolonial Domein Verklaring, yaitu setiap tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dianggap sebagai milik negara.

Padahal, asas tersebut telah dihapus sejak terbitnya Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang.

"Warga Bukit Duri, selama turun temurun sejak jaman belanda sudah ada dan tinggal disitu. Dalam gugatan ke Pengadilan Hukum Tata Negara yang sempat dilakukan kita berhasil menang, dan itu dianggap sebagai warga penghuni yang beritikad baik. Tapi Pemprov DKI dan Walikota Jakarta Selatan tidak pernah membuktikan hak pengelolaan maupun hak pakai dan terus melakukan penggusuran," ujar pria yang akrab disapa Ebi ini.

Menurutnya, UU ini mampu memberikan klaim bagi pemerintah untuk menjustifikasi kepemilikian tanah dan bertindak diluar mekanisme hukum. Musyawarah dan partisipasi warga harus dikedepankan, pemerintah harus memastikan kehidupan warga terdampak lebih baik setelah direlokasi, dan warga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum untuk menuntut hak-haknya. Seluruh standar tersebut kerap dilanggar dalam berbagai kasus penggusuran.

"Ini offside nya hukum, pemerintah jadi seakan pemerintah seperti pengadilan. Harus ada penghormatan terhadap hak warga negara, harus ada partisipasi yang tulus dan kesepakatan. Sebagai informasi, sejauh ini warga Bukit Duri hanya 30% yang tinggal di rusun rawa bebek, sisanya diluar masih menunggu keadilan," tandasnya.

Arie Muhammad Haikal dari Tim Relawan Advokat Independen menerangkan, UU Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya juga bertentangan dengan standar HAM yang dijamin berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang mewajibkan bahwa relokasi warga terdampak harus menjadi jalan terakhir.

"Selain itu, terjadinya kekerasan dalam kasus-kasus penggusuran paksa yang melibatkan aparat tidak berwenang, seperti aparat TNI dan POLRI. Kami anggap sebagai sesuatu penggunaan hal yanb berlebihan dalam penggusuran," jelas Arie.

Daniel Silvester Sinaga dari FAKTA menjelaskan, para korban penggusuran yang telah digusur dengan UU tersebut merasakan kehidupannya semakin sulit pasca penggusuran. Sama halnya dengan warga yang menghuni daerah yang berpotensi menjadi titik penggusuran, mereka sama sekali tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari negara terkait dengan nasib mereka.

"Pembatalan UU Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya dapat mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi bagi masyarakat terdampak pembangunan," ungkapnya.

Kini, menurut Daniel, keputusan ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Apakah ingin mempertahankan rezim penggusuran paksa yang telah terbukti melanggar hak dasar rakyat atau melindungi HAM setiap warga negara dengan membatalkan UU tersebut.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Muda

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari