Nasib Honorer antara Perjuangan DPR dan Janji Jokowi
berita
ILUSTRASI: Hafiz
Oleh Moh. Ilyas
Pemerhati Politik dan Staf Ahli DPR RI

SEPANJANG Agustus dan September 2017, pemerintah menggelar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Total ada 37.138 lowongan yang terdiri dari 19.210 CPNS di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta 17.428 lowongan untuk 60 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Mengapa pemerintah lebih memilih membuka seleksi CPNS daripada merekrut tenaga honorer di lingkungan pemerintahan yang sudah lama mengabdi? Bukankah merekrut pegawai honorer menjadi PNS adalah salah satu janji Jokowi saat kampanye dalam Pilpres 2014 lalu?

Inilah tanda tanya yang terus menggelayut dalam benak tenaga kerja honorer, khususnya kategori II (Honorer K2). Kenapa? Karena hingga saat ini nasib mereka tetap belum jelas. Apa boleh buat, mereka yang sejatinya sudah menikmati jabatan baru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali hanya bisa mengelus dada. 

Iya, mereka harus mengelus dada karena perjuangan mereka selama ini tak membuahkan hasil. Penantian panjang mereka harus puas dengan kondisi shafra al-yadaini alias tangan hampa. 

Apakah mereka tidak memperjuangkan? Jangan tanya soal bagaimana tenaga honorer memperjuangkan nasib mereka? Perjuangan itu begitu panjang, berliku, dan melelahkan. Bahkan hingga ada nyawa yang melayang di balik perjuangan mereka. 

Mereka berkali-kali datang ke gedung Wakil Rakyat di DPR RI. Mereka datang untuk meminta anggota DPR memperjuangkan nasib mereka yang tak kunjung jelas. Mereka bolak-balik, tanpa kenal lelah ke gedung Senayan.

Anggota DPR pun begitu antusias dalam merespons keluhan mereka. Mereka juga menaruh empati yang mendalam atas nasib mereka. Salah satunya adalah yang ditunjukkan Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Ariza, sapaan akrabnya, berkali-kali menerima keluh-kesah tenaga honorer, baik di ruang kerjanya atau di gedung KK-3, tempat yang pastinya begitu akrab bagi tenaga honorer yang kerap melaporkan problem mereka ke Komisi II DPR. Ariza cukup getol menyuarakan bagaimana pengangkatan honorer menjadi PNS bisa terealisasi. 

Ariza khususnya, dan Partai Gerindra secara umum, sangat antusias mengangkat tenaga honorer menjadi PNS karena melihat pengabdian mereka yang sudah cukup panjang dalam mencerdaskan bangsa. Partai besutan Prabowo Subianto itu melihat tenaga honorer memiliki perjuangan dan pengabdian yang tidak kecil karena mereka, khususnya guru honorer mengajar rakyat dengan gaji yang sangat tidak layak. Sehingga sudah waktunya mereka diberi penghargaan dan reward oleh negara setelah bertahun-tahun menjalani profesi dengan penghasilan jauh di bawah cukup. 

Pernahkah kita mendengar gaji guru honorer hanya Rp200.000 per bulan, bahkan ada yang di bawah itu? Sungguh, bangsa ini adalah bangsa yang tega, bangsa yang tak punya hati dengan menjadikan para pendidiknya layaknya buruh rendahan. Peras keringat mereka dalam menyalurkan ilmunya dihargai dengan harga yang sangat tidak manusiawi. Sementara para pejabat negara, khususnya jajaran direksi BUMN menikmati penghasilan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Bukankah itu suatu ketimpangan yang begitu telanjang di depan mata kita? 

Menagih Janji Jokowi

Sayangnya, perjuangan anggota DPR pun seperti buntu. Suara lantang para wakil rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-JK ternyata hanya ditanggapi dengan senyum dan janji. Para pejabat di Kementerian PAN RB yang berwenang melakukan pengangkatan honorer menjadi PNS, seperti lebih memilih tutup telinga rapat-rapat saat mendengar saran dan kritik pedas anggota Komisi II DPR RI. 

Padahal pada medio 2016 sudah tampak bakal ada angin segar bagi tenaga honorer. Sebab saat itu, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk melakukan pengangkatan 439.956 ribu guru honorer (K2) menjadi PNS. Tapi apa yang terjadi? Semuanya kembali hanya janji. 

Menteri PAN RB saat dijabat Yudi Chrisnandi hingga Asman Abnur saat ini seakan ngeles mencari berbagai dalih. Mulai dari payung hukum, hingga masalah anggaran yang disebut-sebut terlalu besar untuk mengangkat honorer sebanyak itu. Lalu tanda tanya: Masa sih, dari APBN yang berjumlah sekitar Rp2.000 triliun itu tak bisa disisihkan sedikit saja untuk mengangkat honorer yang diperkirakan tak sampai 1 persen? Kenapa membangun jalan tol dan infrastruktur yang butuh triliunan itu terkover? 

Kalangan DPR juga tidak mudah percaya begitu saja dengan alasan-alasan yang didengungkan pemerintah. Anggota DPR tidak mudah dikibuli. Mereka bukan kumpulan orang-orang yang mudah dibohongi oleh pemerintah. Sebagian mereka sudah tahu bahwa sebenarnya kegagalan pemerintah dalam mengangkat honorer menjadi PNS karena tidak adanya political will, terutama dari Presiden Joko Widodo. 

Akibatnya menterinya hanya bisa berkelit dan mencari berbagai cara agar proses pengangkatan itu terus diundur-undur. Apakah mereka nanti akan diangkat menjelang Pilpres 2019, sehingga bisa jadi modal kampanye? Let’s see.

Para guru honorer pun sadar bahwa DPR sudah begitu luar biasa memperjuangkan nasib mereka. Tetapi perjuangan mereka selalu mentok di pemerintahan Jokowi. Mereka kembali mengelus dada. “Bukankah Pak Jokowi sudah janji akan mengangkat honorer jadi PNS,” hati mereka belum menerima kenyataan pahit ini. 

Akhirnya, mereka pun mencoba jalur lain. Mereka tidak kembali melalui pintu Senayan. Mereka ingin langsung mengetuk pintu Istana Presiden. Mereka sadar bahwa Jokowi saat Pilpres 2014 begitu bersemangat menjanjikan mengangkat honorer menjadi PNS. Maka, pada Juli 2017, mereka mencoba menagih janji itu dengan aksi besar-besaran di depan Istana selama berhari-hari. 

Berhasilkah aksi itu? No. Mereka kembali pulang dengan tangan kosong. Bahkan Jokowi pun yang diharap-harap bisa menemui, tak mau. Bahkan unjuk gigi di depan demonstran pun, ia ogah. Meskipun aksi mereka berujung tragis, setelah seorang demonstran sampai harus meregang nyawa saat memperjuangkan nasib mereka, tak tampak tanda-tanda mereka akan diangkat menjadi PNS. 

Mereka benar-benar lelah menghadapi kenyataan itu. Setelah peristiwa itu, suara mereka yang lantang perlahan menurun, semangat mereka pun turut mengendor. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan tangan hampa. Mereka hanya bisa pasrah pada kenyataan. Mereka hanya bisa meratapi nasib.  

Kabar pengangkatan mereka sebagai PNS pun hingga saat ini pun masih tidak pasti. Janji memang masih ada. Dan, mungkin akan selalu ada. Tetapi, mereka trauma dengan janji yang terus bergulir, namun semuanya hanya berujung tanpa bukti. Mereka tak ingin terus termakan pada janji yang tak ditepati. Mereka sudah lesu menghadapi janji palsu. Wallahu a’lamu bi al-shawab.

Tebet, 6 Februari 2018 | 06.52 WIB

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Inspirasi

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari