Pentingnya Sejarawan Akademisi dan Sejarawan Publik
berita
ILUSTRASI: Hafiz
Oleh Yayat R Cipasang, Pecinta Sejarah dan Pecandu Kopi

SELAMA empat hari, Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar bimbingan teknis penulisan sejarah. Acara digelar serentak di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya dari 28 Februari hingga 3 Maret 2017.

Para peserta di tiap kota yang kuotanya 50 orang itu, hampir 95 persennya tidak berlatar pendidikan atau guru sejarah. Mereka beragam profesi, di antaranya penulis buku, blogger, jurnalis, anggota satuan polisi pamong praja, mahasiswa, cerpenis dan konsultan arsitektur.

Lantaran kuota terbatas, penulis bersama tiga peserta lainnya dari Depok, Jawa Barat, ikut pelatihan di Bandung, karena di Jakarta sudah tidak bisa menampung lagi.

Antusiasme peserta yang rata-rata berusia di bawah 40 tahun sangat terlihat dalam setiap sesi tanya jawab. Pembicara sampai kewalahan saking banyaknya yang bertanya sekalian konsultasi atas proposal penulisan sejarah yang sudah disiapkannya dari rumah.

Apalagi instruktur pelatihan seperti Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra dan Dr.Miftahul Falah, sejarawan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan Kresno Brahmantyo pengajar sejarah dari Universitas Indonesia membawakan materinya sangat renyah dan banyak ngabodor

Materi yang diberikan seperti pengantar sejarah, metode penelitian, sejarah lokal dan penulisan sejarah tak pernah sepi dari interupsi saking penasarannya.

Sejarawan Publik

Selama ini masih ada anggapan di masyarakat, sejarawan itu identik dengan seseorang yang bertitel banyak, berkutat di kampus, keningnya minimal lima kerutan dan bekerja dalam kesunyian. Tapi semua itu terbantahkan.

Ternyata titel sejarawan bukan hanya hak paten lulusan fakultas sejarah. Siapapun bisa jadi sejarawan mulai dari ibu rumah tangga, aktivis sosial, blogger, jurnalis hingga sastrawan. Mereka ini dikenal dengan sejarawan publik (historian public) sebagai sandingan dari sejarawan akademisi.

Sejarawan akademisi atau profesional, sehari-sehari melakukan penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan metodologi yang baku dan sistematika yang mapan. Karena itu gaya penulisannya kaku alias 'kering' dan bahasanya sangat ilmiah. Namun, pembaca awam susah mencerna dan memahaminya.

Sebaliknya sejarawan publik di antaranya dicirikan menggunakan metodologi yang longgar, bahasanya populer, berbentuk feature, human interest serta isunya spesifik dan bersifat lokalitas. Sebagian kalangan menyebutnya sebagai sejarawan informal yang mengembangkan sejarah sebagai living history. Atau senior Rosihan Anwar menyebutnya sejarawan 'kaki lima'.

Menurut Kresno Brahmantyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), sejarah publik (public history) adalah perkembangan dari sejarah terapan (applied history). Sejarah publik berkembang sejak tahun 1970-an di Amerika Serikat dan berkembang pesat di Australia warsa 1990-an.

Munculnya istilah sejarawan akademisi dan sejarawan publik sejatinya bukan sebuah dikotomi untuk dipertentangkan. Keduanya saling melengkapi dan memiliki tugas dan peran masing-masing.

Seorang sejarawan akademisi memastikan ilmu sejarah tetap on the track sedangkan sejarawan publik mengabarkan isu sejarah kepada masyarakat termasuk kepada yang awam sekalipun. Karena itu sejarawan publik umumnya bekerja di bidang pelestarian peninggalan masa lampau, museum, media, pendidikan, radio, film dan media interaktif multimedia.

Pengakuan

Keberadaan sejarawan publik di Indonesia ditabalkan dengan pemberian penghargaan kepada Rosihan Anwar dan sastrawan Ramadhan KH dalam Konferensi Sejarah VII di Jakarta, 28-31 Oktober 2002, sebagai anggota kehormatan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Keduanya dianggap telah berjasa dalam perkembangan ilmu sejarah di Indonesia.

Karya-karya kedua tokoh ini dianggap bernilai sejarah. Ramadhan KH dikenal sebagai penulis biografi Presiden Soeharto, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro, Kapolri Jenderal Hoegeng Santoso, Pangkostrad Letjen Kemal Idris dan novel sejarah Inggit Garnasih, istri kedua Bung Karno.

Rosihan Anwar dikenal sebagai penulis biografi tokoh pendiri Partai Sosialis Indonesia dan pemilik PT Samudra Indonesia Soedarpo Sastrosatomo, buku In Memoriam--Mengenang 77 Tokoh yang Wafat dan seri buku Sejarah Kecil--Petite Histoire Indonesia.

Makna penghargaan ini sebenarnya adalah membuat sejarah menarik bagi masyarakat, lebih khusus untuk generasi muda. Apapun bentuknya apakah dalam bentuk tulisan lepas, buku, film atau multimedia. Sejarah tidak dimaknai sebagai rangkaian tahun dan peristiwa tetapi sesuatu yang dapat dirasakan dan bermakna untuk kehidupan zaman sekarang.

Sertifikasi Sejarawan Publik

Berbagai karya sejarawan publik sekarang ini bisa dinikmati dalam berbagai bentuk dan medium. Harian Pikiran Rakyat pun termasuk yang getol menyanjikan sejarah publik yang rasa lokalitasnya sangat kental dalam bentuk feature.

Sejumlah media televisi pun banyak yang menghadirkan program dokumeter sejarah seperti Melawan Lupa di Metro TV. Kini sejumlah blog baik pribadi atau komunitas banyak menyajikan sejarah yang menarik dan enak dibaca.

Media sosial seperti Twitter, Facebook dan YouTube juga menjadi medium desiminasi karya sejarah yang sangkil dan magkus ketika telepon pintar seperti sudah menjadi bagian dari tubuh.

Namun sejarah juga tentang kekuasaan dan kepentingan. Karena itu sejarawan publik yang sangat longgar dengan metodologi, harus taat asas dan aturan dalam penulisan sejarah. 

Nah, soal itu aturan mainnya dapat diukur kadar 'keahliannya' dalam uji kompetensi yang berbentuk sertifikasi.

Munculnya wacana sertifikasi untuk penulis sejarah publik tidak perlu disikapi negatif. Pun, sebaliknya sertifikasi juga jangan sampai menghambat seseorang untuk bebas berkarya dan berekspresi.

Kemendikbud harus berkaca pada kerumitan uji kompetensi atau sertifikasi yang dibuat Dewan Pers. Banyaknya syarat dan keharusan mengeluarkan biaya sertifikasi membuat banyak wartawan terutama dari media kecil dan jurnalis lepas (freelancer) keberatan.

Kemendikbud juga dalam melakukan sertifikasi jangan terlalu fokus pada teori atau bimbingan teknis. Sertifikasi selayaknya lebih fokus pada penilaian dan evaluasi atas karya seorang sejarawan publik. Jangan ada istilah ngajarin ngojay ka meri (mengajari itik berenang). Selamat menjadi sejarawan publik!


Tags
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Opini

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com