Populisme, Ideologi Tipis, dan Kelenturannya
M. Alfan Alfian
08 Januari 2018, 19:33 WIB
M. Alfan Alfian Doktor Ilmu Politik, Direktur Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional. Juga K
berita
BAIKLAH, kita serius sekarang. Kita akan baca Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism, A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2017). Bukunya tipis saja. Jumlah halamannya, tak lebih 150. Bisa dipahami, karena buku ini bagian dari serial pengantar ringkas berbagai isu populer.

Di buku tipis ini, dijelaskan, populisme merupakan salah satu kata kunci politik utama abad ke-21. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan presiden sayap kiri di Amerika Latin, partai penantang sayap kanan di Eropa, kandidat sayap kiri dan sayap kanan di Amerika Serikat. Karena penggunaannya yang luas memicu kebingungan dan frustrasi, buku tipis itu menjanjikan “untuk mengklarifikasi fenomena populisme dan untuk menyoroti kepentingannya dalam politik kontemporer” (hal. 1).

Mudde dan Kaltwasser memosisikan populisme dalam konteks demokrasi liberal. Secara teoretis, populisme paling fundamental disandingkan dengan demokrasi liberal daripada model demokrasi lainnya. Secara empiris, aktor populis yang paling relevan melakukan mobilisasi dukungan dalam kerangka demokrasi liberal (hal. 2).

Baca Juga

Populisme merupakan konsep yang diperebutkan (contested concept). Adakalanya ia didefinisikan “sebagai ideologi, gerakan, dan sindrom”. Tetapi, yang sering membingungkan, “populisme adalah label yang jarang diklaim oleh orang atau organisasi”. Sebaliknya, label itu “dianggap berasal dari orang lain, paling sering dengan konotasi negatif". Di sisi lain, “akademisi dan jurnalis menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan fenomena yang sangat beragam” (hal. 2).

Mudde dan Kaltwasser mencatat beberapa pendekatan dalam memaknai populisme. Pendekatan agensi memaknai populisme sebagai cara hidup demokratis yang dibangun melalui keterlibatan masyarakat dalam politik. Pendekatan ini menganggap populisme pada dasarnya kekuatan positif untuk mobilisasi orang-orang dan pengembangan model demokrasi komunitarian. Namun pendekatan ini, catat Mudde dan Kaltwasser, “memiliki interpretasi populis yang lebih luas dan lebih sempit daripada kebanyakan pendekatan lainnya, termasuk hampir semua gerakan massa progresif” (hal. 3).

Selanjutnya, pendekatan Laclauan, merujuk pandangan ilmuwan politik kritis Argentina Ernesto Laclau, bahwa populisme dianggap tidak hanya sebagai esensi politik, tapi juga sebagai kekuatan emansipatoris. Diasumsikan, “demokrasi liberal adalah masalah, dan demokrasi radikal adalah solusinya”. Nah, populisme bisa membantu mencapai demokrasi radikal dengan mengenalkan kembali konflik ke dalam politik, dan mendorong mobilisasi masyarakat dengan tujuan mengubah status quo (hal. 3).

Yang lainnya, pendekatan sosio-ekonomi. Pendekatan ini dominan dalam studi populisme Amerika Latin selama 1980-an dan 1990-an. Ekonom seperti Rudiger Dornbusch dan Jeffrey Sachs memahami populisme terutama sebagai jenis kebijakan ekonomi yang tidak bertanggung jawab, yang ditandai dengan periode pertama pengeluaran besar-besaran yang dibiayai oleh utang luar negeri dan diikuti oleh periode kedua yang ditandai dengan hiperinflasi dan penerapan penyesuaian ekonomi yang keras (hal. 4).

Pendekatan yang lebih baru menganggap populisme sebagai strategi politik yang digunakan oleh tipe pemimpin tertentu yang berusaha memerintah berdasarkan dukungan langsung dan tidak langsung dari pengikut mereka. Pendekatan ini menekankan, populisme menyiratkan munculnya sosok yang kuat dan karismatik, mengonsentrasikan kekuasaan dan memelihara hubungan langsung dengan massa. Dilihat dari perspektif ini, populisme tidak dapat bertahan lama seiring waktu, karena pemimpin cepat atau lambat akan mati, dan proses konflik yang ditunggangi untuk penggantinya tidak dapat dielakkan (hal. 4).

Pendekatan terakhir menganggap populisme dominan sebagai “gaya politik folklor” yang dipakai oleh pemimpin dan partai untuk memobilisasi massa. Dalam pengertian ini, populisme bertujuan memaksimalkan perhatian media dan dukungan rakyat. Dengan tidak menghormati kode berpakaian dan tata bahasa, aktor populis mampu menampilkan diri mereka tidak hanya sebagai yang berbeda dalam suatu kisah novel, namun juga sebagai pemimpin pemberani yang berdiri dengan “rakyat” yang menentang “elite” (hal. 5).

Mudde dan Kaltwasser lantas menyinggung bahwa dalam dekade terakhir, sekelompok ilmuwan sosial mendefinisikan populisme berdasarkan “pendekatan ideasional” yang menganggapnya sebagai wacana, ideologi, atau pandangan dunia. Dalam konteks ini, populisme dilihat sebagai “ideologi tipis” (thin-centered ideology) yang menganggap masyarakat dipisahkan menjadi dua pihak yang homogen dan antagonis, “orang-orang murni” versus “elite korup”,  di mana politik seharusnya merupakan ungkapan volonté générale (kehendak umum) rakyat (hal. 6).

Mendefinisikan populisme sebagai “ideologi tipis”, menurut Mudde dan Kaltwasser, sangat membantu memahami kelenturan konsepsi populisme. Secara sederhana, ideologi adalah pandangan tentang bagaimana seharusnya dunia ini. Tidak seperti “ideologi tebal” atau “penuh” (thick-centered), misalnya fasisme, liberalisme, sosialisme, populisme  sebagai “ideologi tipis” memiliki morfologi terbatas, yang melekat pada, dan kadang-kadang bahkan berasimilasi ke dalam, ideologi lain. Karenanya, populisme hampir selalu tampak melekat pada elemen ideologis lainnya, yang sangat penting untuk mempromosikan proyek politik yang menarik bagi masyarakat luas. Akibatnya, dengan sendirinya, populisme tidak dapat memberikan jawaban komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan politik yang dihasilkan oleh masyarakat modern (hal. 6).

Ini berarti populisme dapat mengambil bentuk yang sangat berbeda, bergantung pada konsep inti populisme yang dikaitkan konsep lain, sehingga membentuk suatu kerangka interpretatif. Dalam konteks ini, populisme dipahami sebagai semacam “peta mental yang dengannya individu menganalisis dan memahami realitas politik”. Tentu, ini bukan tradisi ideologis yang koheren, karena serangkaian gagasannya muncul dalam kombinasi ideologi yang berbeda, bahkan terkadang kontradiktif (hal. 6).

Ketangguhan ideologi populis adalah salah satu alasan mengapa beberapa ilmuwan mengatakan, populisme harus dipahami sebagai fenomena sementara: gagal atau, jika berhasil, melampaui dirinya, menjadi sesuatu yang lebih besar. Populisme mau tidak mau menggunakan konsep dari ideologi lain yang tidak hanya lebih kompleks dan stabil, namun juga memungkinkan pembentukan subtipe populisme (hal. 7).

Walaupun populisme relevan saat-saat tertentu, sejumlah konsep yang terkait erat dengan morfologi ideologi populis, dalam jangka panjang, setidaknya sama pentingnya dengan daya tahan aktor populis. Karenanya, populisme jarang ada dalam bentuk murni. Ia muncul dalam kombinasi dengan, dan berhasil bertahan berkat, konsep lain. Tetapi justru arena itulah, salah satu kritik utama terhadap definisi ideasional populisme adalah, gagasan tersebut terlalu luas dan dapat berpotensi diterapkan pada semua aktor, gerakan, dan partai politik (hal. 7).

Dari sini, Mudde dan Kaltwasser menggarisbawahi, “definisi populisme hanya masuk akal jika ada non-populisme”. Dan setidaknya, “ada dua lawan langsung populisme: elitisme dan pluralisme". Elitisme membagi basis monisme populisme dan perbedaan masyarakat Manichean, antara “kebaikan” yang homogen dan “kejahatan” homogen, namun memiliki pandangan berlawanan mengenai kebajikan kelompok. Secara sederhana, elitis percaya bahwa “rakyat” itu berbahaya, tidak jujur, dan vulgar, dan bahwa “elite” lebih unggul tidak hanya dalam moral, tapi juga dalam istilah budaya dan intelektual. Oleh karena itu, kalangan elitis menginginkan politik menjadi urusan elite secara eksklusif atau didominasi, di mana orang kebanyakan tidak memiliki suara. Mereka menolak demokrasi sama sekali, misalnya Francisco Franco atau Augusto Pinochet,  atau mendukung model demokrasi yang terbatas, misalnya José Ortega y Gasset atau Joseph Schumpeter (hal. 7).

Pluralisme adalah kebalikan langsung dari perspektif dualisme baik populisme maupun elitisme, namun menganggap bahwa masyarakat terbagi menjadi beragam kelompok sosial yang tumpang tindih dengan berbagai gagasan dan kepentingan yang berbeda. Dari sisi keragaman, pluralisme dipandang sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Pluralis percaya bahwa masyarakat harus memiliki banyak pusat kekuasaan, dan bahwa politik, melalui kompromi dan konsensus, harus mencerminkan kepentingan dan nilai dari sebanyak mungkin kelompok yang berbeda. Dengan demikian, gagasan utamanya, kekuasaan seharusnya didistribusikan ke seluruh masyarakat untuk menghindari kelompok tertentu, apakah mereka laki-laki, komunitas etnis, elite ekonomi, intelektual, militer, dan sebagainya,  memperoleh kapasitas untuk memaksakan kehendak mereka atas yang lain (hal. 8).

Penting pula untuk membedakan konteks populisme dan klientelisme, karena istilah-istilah ini sering muncul dalam berbagai literatur, khususnya yang berkaitan dengan politik Amerika Latin. Klientelisme dipahami sebagai mode pertukaran tertentu antara pemilih dan politisi, di mana pemilih mendapatkan barang, misalnya pembayaran langsung atau akses istimewa ke pekerjaan, barang, dan layanan, lantas dukungan mereka dikondisikan ke sang patron atau partai (hal. 8).

Tanpa diragukan lagi, banyak pemimpin populis Amerika Latin telah menggunakan hubungan klien untuk memenangkan pemilihan dan tetap berkuasa. Namun, mereka bukan satu-satunya yang melakukan ini, dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa populisme memiliki afinitas tertentu terhadap klienisme. Sementara yang pertama (populisme) adalah ideologi, yang dapat dibagi oleh aktor politik dan konstituen yang berbeda, yang terakhir (klientalisme) pada dasarnya sebuah strategi, yang digunakan oleh para pemimpin dan partai (dari berbagai ideologi) untuk memenangkan dan menjalankan kekuasaan politik (hal. 8).

Satu-satunya kemungkinan kemiripan klientelisme dan populisme, keduanya tidak terkait perbedaan kiri-kanan. Baik penempatan hubungan antara partai-partai klienselistik maupun kepatuhan terhadap politik kiri dan kanan adalah sesuatu yang mendefinisikan populisme. Bergantung pada konteks sosio-ekonomi dan sosio-politik di mana populisme muncul, ia dapat mengambil bentuk organisasi yang berbeda dan mendukung beragam proyek politik. Ini berarti sifat populis sebagai “ideologi tipis” memungkinkannya cukup lunak untuk mengadopsi bentuk yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda. Sebagai gambaran, populisme Amerika Latin sebagian besar muncul dalam kedok neoliberal pada 1990-an misalnya Alberto Fujimori di Peru, namun dengan varian kiri yang paling radikal pada tahun 2000-an, misalnya Hugo Chavez di Venezuela (hal. 8).

Sampai di sini kolom ini diakhiri, untuk dilanjutkan ke kolom berikutnya.


Tags
#Populisme
#Jendela
#
#Ideologi
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top KOLOM

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com