berita
Aksi Tolak Rancangan KUHP. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.
RILIS.ID, Jakarta— Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Pers menilai banyak pasal di RUU KUHP yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan pers. Koalisi ini mencatat sedikitnya ada beberapa pasal yang rentan digunakan oleh para penguasa guna melindungi diri sendiri tetapi mengancam insan pers.

Direktur LBH Pers Nawawi Bahrudin mengatakan, misalnya rumusan pasal mengatur pemidanaan terhadap siapa pun mempublikasikan sesuatu yang menimbulkan akibat sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan, sangat rentan menyasar bahkan mengkriminalisasi kerja-kerja jurnalistik dalam menyiarkan proses persidangan.

Selain itu delik mengenai penyebaran berita bohong juga berpotensi mengancam kerja pers dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyiarkan fenomena publik.

"Upaya-upaya mengkriminalisasi kerja-kerja publikasi oleh pers sangat tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dan diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan diaturnya rumusan-rumusan tersebut maka apabila RKUHP ini disahkan maka berakibat terkekangnya kerja-kerja jurnalistik dalam menyiarkan suatu fenomena publik," kata Nawawi dalam siaran persnya kepada rilis.id, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Ia memandang Pemerintah dan DPR tidak didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan pelbagai peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menyusun RUU KUHP yang baru.

"Dalam merumuskan RKUHP khususnya menangani pasal-pasal yang bersinggungan dnegan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers telah secara jelas DPR bersama Pemerintah dalam melakukan penyusunannya," ungkapnya.

Oleh karena itu, koalisi yang tergabung dari LBH Pers, SAFENET, MAPPI dan AMSI meminta pemerintah dan DPR mencabut rumusan pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers

"Mendesak Pemerintah dan DPR menghormati jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sudah diatur dalam Konstitusi, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam melakukan perumusan atas pasal-pasal dalam RKUHP," paparnya.

Selain itu mereka juga meminta pemerintah dan DPR mengedepankan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan pers, dalam membuat rumusan dan ketentuan dalam RKUHP.

Editor: Sukardjito

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari