RUU KUHP Disahkan, KPJKB: Jurnalis dan Orang Kritis Terancam 
berita
FOTO: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta— Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB), mengatakan banyak peraturan yang akan membungkam kemerdekaan pers, demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan dibahas pada Rapat paripurna Komisi III DPR RI, Rabu (14/2/2018).

Menurut Koordinator Relawan KPJKB, Upi Asmaradhana, berdasarkan telaah sejumlah pasal dalam draft revisi RUU KUHP tersebut, DPR RI dan pemerintah harus menunda pengesahannya. 

KPJKB beralasan, beberapa pasal dalam RUU KUHP mengancam kemerdekaan dan sikap kritis para jurnalis dan profesi jurnalis rawan dikriminalisasi, mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga, memberangus proses berdemokrasi.

"Pasal dalam RUU KUHP juga dianggap tidak melindungi rakyat, justru spiritnya hendak melindungi penguasa dan tidak sejalan dengan spirit Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," kata Upi dalam keterangan pers yang diterima rilis.id di Jakarta.

Ia menambahkan, pasal-pasal dimaksud dalam RUU KUHP di antaranya Pasal 309 ayat (1) perihal “Berita Bohong”, Pasal 328 dan 329 perihal contempt of court, Pasal 494 tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia, Pasal 262 hingga 264 tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wapres, Pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

"Berdasarkan telaah atas pasal-pasal tersebut KPJKB meminta pemerintah dan DPR untuk menghentikan seluruh usaha untuk mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan, menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, kelompok dan lembaga-lembaga terkait, RUU KUHP harus memihak dan melindungi rakyat, bukan melindungi penguasa," tambah Upi Asmaradhana. 


Tags
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com