Rawan Oligarki Kekuasaan di DPR, NasDem Tolak UU MD3
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza
RILIS.ID, Jakarta— Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate, secara tegas menyatakan pihaknya menolak revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Menurutnya, revisi UU MD3 membuka peluang terbentuknya oligarki kekuasaan di DPR RI.

“Kami Fraksi NasDem menolak secara utuh revisi UU MD3 ini. Kami tidak melihat secara parsial. Apalagi, ini terkesan bisa digunakan payung bagi anggota DPR untuk memproteksi diri, lari dari tanggung jawab, atau untuk menutup kritik dari publik,” ungkapnya dalam pernyataan resmi kepada rilis.id di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dalam hematnya, hak imunitas bagi anggota DPR sejatinya adalah hal yang wajar selama digunakan untuk tujuan-tujuan, sebagaimana yang diatur sesuai undang-undang. Hak imunitas bukan untuk membendung demokrasi apalagi mempidanakan warga yang menyampaikan aspirasi atau kritik kepada DPR.

“Pasal-pasal ini bisa mencederai mandat (kepercayaan) rakyat kepada DPR sebagai pembuat undang-undang dan menodai demokrasi kita,” pungkasnya.

Johnny menitik beratkan penolakan fraksi khususnya pada beberapa pasal yang terdapat dalam revisi UU MD3 tersebut. Salah satunya, pasal 245 UU MD3 hasil revisi.

Di sana disebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sebelum mendapatkan persetujuan Presiden bagi aparat hukum.

Padahal, dalam putusan Nomor  76/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kausul izin MKD bagi Anggota DPR yang dipanggil, permintaan keterangan oleh penegak hukum terkait tindak pidana hanya perlu persetujuan Presiden. 

Demikian juga dalam pasal 122. Dalam pasal tersebut, MKD diberikan kewenangan oleh DPR untuk mengambil langkah hukum kepada orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Bagi NasDem, pasal-pasal tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat DPR, khususnya dalam upaya mewujudkan parlemen yang modern dan demokratis. Menurut Johnny, pasal ini bisa ditafsirkan secara keliru oleh publik bahwa DPR akan menjadi lembaga yang anti kritik.


Tags
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com