Priiit... Kartu Kuning untuk Jokowi
berita
ILUSTRASI: munirsara.com
Oleh Munir Sara
Peminat Citizen Journalism

PADA tahun 1966, wasit asal Inggris, Ken Aston, mulai berpikir warna sebagai bahasa universal dalam aturan sepak bola. Suatu waktu, ia terinspirasi oleh lampu lalu lintas (traffic light). Lampu kuning sebagai peringatan dan lampu merah sebagai tanda bahaya. Lampu kuning atau lampu merah pun menjadi konsumsi komunikasi habitus sosial. Pun habitus politik. Menjadi bahasa peringatan dalam komunikasi publik. 

Acungan kartu kuning Presiden BEM UI menjadi kode keras. Politik gerakan kampus; mengunya-ngunya citra Jokowi dengan kartu kuning. Di lini masa, citizen kritis dan oposan cyber ramai-ramai mengacungkan kartu kuning dengan tangan kiri. Peringatan sekaligus kode keras untuk Tuan Presiden!

Revolusi informasi digital membuat publik menjadi wasit kekuasaan. Percaturan kekuasaan dipagari kontrol publik. Apa mau dikata, metamorfosis kritisisme publik menemukan bentuknya. Memoderasi habitusnya dalam langgam modernitas sistem informasi. Mau apa? Begitu adanya. 

Acungan kartu kuning Presiden BEM UI, dan diikuti rentetan acungan kartu kuning oleh publik, memberi pesan, bila kelak Presiden Jokowi menyaku akumulasi kartu kuning jelang 2019. Lakon Presiden BEM UI menggahar emosi publik yang terbungkus. Bak api dalam sekam. Bak bom waktu. Meledak dan terbakar jelang tahun politik 2019. 

Acungan kartu kuning Presiden BEM UI membuat publik menghitung-hitung, apa gerangan bila akumulasi kartu kuning itu terjadi? Apa?

Tapi sahut-sahutan acungan kartu kuning berantai memberi tanya. Ada apa, kok publik sahut-sahutan menggema? Merata? Bukan cuma sinisme, tapi rasa sepat yang sudah memuncak. Atau mungkin rasa dongkol yang sudah di tubir. Indonesia yang besar dan memiliki banyak soal, hanya ditimbang-timbang dengan dagangan politik citra media massa.

Lantas, Jokowi menanggapinya dengan mengajak mahasiswa ramai-ramai ke Asmat. Apa urusan? Kartu kuning adalah bahasa simbol. Suatu bahasa nonverbal. Presiden harus pandai membacanya sebagai suatu kesungguhan pesan. Bukan basa-basi. 

Tak usah mengingat bertumpuk-tumpuk janji Jokowi di Pilpres 2014. Yang kita ingat, ia berjanji ekonomi tumbuh tujuh persen. Swasembada pangan. Semakin kuat memacu pertumbuhan, semakin potensial mengerek tumpukan utang terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Kalau pertumbuhan satu persen lalu mengonversi utang lebih besar, mau apa? Konon, gemuruh pembangunan infrastruktur fisik memperlebar utang baru puluhan triliun dengan dalil investasi asing. Tapi seberapa besar utang baru dan infrastruktur mengonversi pertumbuhan? 

Bukan antiutang LN, tapi penyerapan utang sepadan dengan kontribusi terhadap pertumbuhan. Alih-alih swasembada, menambal kekurangan pasokan pangan dalam negeri selalu dengan impor. Dari daging, beras, hingga garam. Lantas, kapan swasembada pangan yang sesumbar dijanjikan? 

Janji yang paling manis dan kita ingat kuat-kuat adalah buy back Indosat. Dijual di era Megawati, dibeli kembali di era Jokowi. Kini, janji manis itu menguap tak ada juntrungannya dalam gemuruh citra Presiden Jokowi. Mari kembali kita mengingatnya kuat-kuat. 

Kartu kuning Presiden BEM UI adalah peringatan. Presiden Jokowi sudah di tubir pelanggaran berat. Mari kita menghitung-hitung, akankan Presiden Jokowi tertimpa akumulasi kartu kuning? Wallahu a'lam.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Inspirasi

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari