Setya Novanto Tersangka lagi, Golkar Jangan Bunuh Diri Politik
berita
Setya Novanto (tengah) bersiap memimpin rapat pleno Partai Golkar usai dirawat intensif selama kurang lebih 3 minggu di
RILIS.ID, Jakarta— Ketua Kajian Strategis DPP Ormas MKGR M Shoim Haris mengingatkan Partai Golkar agar jangan melakukan bunuh diri politik, yakni tetap mempertahankan Setya Novanto menjabat ketua umum.

Hal ini terkait status hukum Setya Novantosebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. 

Shoim mengatakan, internal partai berlambang pohon beringin mesti cepat mengambil langkah politik untuk menyelamatkan partai. Para elite Golkar, ucapnya, harus mengambil jalan masuk akal agar Golkar tidak terbantai sia-sia bersama status hukum Setya Novanto.

Baca Juga

"Dengan membiarkan Setya Novanto tetap mengendalikan Golkar, sama artinya membantai Golkar di hadapan rakyat. Jalan rasional itu ialah mengganti ketua umum dan melakukan perombakan kepengurusan dengan kader yang lebih fresh," tutur Shoim, kepada rilis.id, Jakarta, Sabtu (11/11/2017).

Upaya memperlama kekuasaan Setya Novanto dalam partai dengan banyak dalih, ujar Shoim, adalah sebuah langkah irasional, dan menciderai akal sehat politik.

"Bukan hanya Golkar akan terpuruk, tetapi lebih jauh akan merusak budaya politik bersih di bangsa ini," katanya.

Partai Golkar juga, ucap Shoim, bukan hanya melakukan bunuh diri politik, tetapi membocori kapal peradapan bangsa.

"Karena Partai Golkar mempraktikkan politik rendah dan murahan, partai hanya dijadikan sebagai political game. Bukan sebagai sarana membangun kehidupan bangsa ke arah kemajuan dan keadaban," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengumumkan penetapan tersangka Novanto pada kasus e-KTP untuk kali kedua di kantornya, beberapa saat lalu. Ketua Umum DPP Partai Golkar ini kembali menjadi tersangka, setelah dinyatakan "bebas" oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 29 September lalu.

Saut menerangkan, Novanto kembali menjadi tersangka melalui proses panjang. Mulanya, komisi antirasuah melakukan penyelidikan baru pengembangan perkara e-KTP, 5 Oktober. Dalam prosesnya, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti-bukti relevan.

Dalam proses lidik tersebut, Agus Rahardjo cs telah meminta Novanto untuk hadir dan dimintai keterangan, tanggal 13 dan 18 Oktober. Namun, yang bersangkutan mangkir dengan dalih ada tugas kedinasan.

Namun demikian, proses lidik tetap dilanjutkan dan KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya, pimpinan KPK bersama tim melakukan gelar perkara, akhir Oktober.

"Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengantarkan surat per tanggal 3 November 2017 perihal dimulainya penyidikan kepada SN diantarakan ke rumah, Jalan Wijaya pada Jumat sore," tandas Saut.


Tags
#Setya Novanto
#Setya Novanto Tersangka
#Korupsi e-KTP
#Partai Golkar
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com