Wacana Jargas Satu Harga Disebut Kebijakan Populis di Tahun Politik
berita
Jaringan gas rumah tangga. FOTO: migas.esdm.go.id
RILIS.ID, Jakarta— Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, menganggap, wacana jaringan gas (jargas) rumah tangga satu harga bagian dari kebijakan populis. Sebab, pemerintah cenderung memanfaatkan tahun politik untuk mengambil hati rakyat.

"Ini motifnya apa dulu pemerintah. Kalau dari segi ekonomi politik, ini kan menjelang pemilu, pasti ada yang namanya kebijakan populis. Pasti akan menaikkan kebaikan pemerintah kepada rakyat. Di manapun, negara itu berlaku kebijakan yang populis. Saya menduganya seperti itu," ujarnya kepada rilis.id di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Baca: Indef Prediksi Nasib Jargas Satu Harga Bakal seperti BBM

Namun, lanjut Rusli, bila dilihat dari segi keekonomian, tak efisien secara anggaran. Apalagi, ada problem keuangan. "Penerimaan juga masih terhambat dan sebagainya," katanya.

"Nah, yang menjadi pertanyaan, adalah kenapa sih LPG yang sekarang? Kan, enggak ada masalah, enggak ada yang teriak-teriak. Enggak ada, kan?" imbuh dia.

Jika tidak ada motif jelas dari pemerintah, Rusli kian yakin, kebijakan tersebut cuma untuk "menarik simpati" publik. "Kalau gas 'melon' diganti gas pink, apakah efisien? Nalar ekonomi politik, pasti kebijakan populis," tegasnya.

"Tapi, kita enggak tahu, apakah dengan adanya jargas ini, ongkos produksi lebih murah dibanding gas melon," tuntas Rusli.

Pemerintah berencana menerapkan satu harga untuk (jargas) rumah tangga. Kebijakan tengah dikaji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Editor: Fatah H Sidik


Tags
Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis

Terkini

Dapatkan Berita terkini setiap hari
contoh:nama@gmail.com