YLBHI: Masyarakat Abaikan Pasal 'Imunitas' DPR
berita
FOTO: www.ylbhi.or.id
RILIS.ID, Jakarta— Aktivis Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur mengajak masyarakat melakukan pembangkangan sipil terkait poin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang direvisi DPR, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Isnur melihat tidak ada instrumen lain untuk menggugat keberadaan pasal hak imunitas DPR selain melakukan pembangkangan sipil. 

Soal uji materi, Isnur masih pesimis dengan ketua MK yang sempat terlilit pelanggaran etik.

"Ya, dengan pembangkangan sipil. Tapi itu membutuhkan masyarakat yang sadar. Kita juga mendorong masyarakat atau jurnalis yang dipanggil paksa ya abaikan saja," kata Isnur di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Meski ada peluang menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Isnur masih mempertimbangkan pilihan tersebut. 

Sebab, Isnur masih menyangsikan independensi oknum hakim MK.

"Itu yang kami pikirkan dulu. Kami curiga di MK ada semacam catatan yang sangat berat. Misalnya saja uji materi Hak Angket yang kami cabut karena Pak Arief  Hidayat kami curigai bermasalah terkait kode etik," ujar Isnur.

YLBHI mencatat tiga pasal dalam revisi UU MD3 yang dianggap penting disikapi. 

Pertama pasal 73 soal hak pemanggilan paksa. Kedua, pasal 122 soal bagaimana MKD bisa melaporkan. Ketiga, pasal 245 tentang bagaimana pemanggilan DPR atas persetujuan presiden dan pertimbangan MKD. 
 

Editor: Kurniati

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari