Amdal Punya Harga Menggiurkan
berita
ILUSTRASI: Net.
"Pokoknya kami kasi uang itu, terbit lah izin lingkungan," kata Komisaris PT Agronusa, Sartika Hamsin saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Rabu 7 Maret 2018 lalu.

Hamsin yang saat itu bersaksi untuk terdakwa Bupati non-aktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, menguak adanya kasus izin analisis dampak lingkungan (Amdal). 

Setiap pengusaha yang memohon izin lingkungan dan izin Amdal di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diminta untuk membayar uang sebesar Rp60 juta.

Hamsin mengaku, perusahaannya adalah konsultan pengurusan izin lingkungan dan Amdal. Dari biaya Rp60 juta itu, Rp50 jutanya untuk membayar biaya presentasi Amdal.

"Ada lagi untuk minta paraf Rp10 juta. Jadi, bayarnya Rp60 juta,” ujarnya.

Rita Widyasari sendiri dalam kasus itu didakwa menerima gratifikasi Rp469 miliar. Ia menerima gratifikasi bersama-sama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin.

Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa proyek dan perizinan yang terkait dengan penerimaan gratifikasi. Di antaranya adalah penerbitan SKKL dan izin lingkungan pada badan lingkungan hidup daerah. Kemudian, penerbitan Amdalnya.

Tak hanya di Kutai Kartanegara, kasus korupsi yang ditemukan KPK terkait jual beli Amdal juga terjadi di Cilegon. Kasus itu berawal dari PT Brantas Abipraya yang akan membangun mal di kawasan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC).

KPK menetapkan Wali Kota Cilegon, Iman Ariyadi sebagai tersangka kasus perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon tahun 2017. 

Iman Ariyadi diduga menerima uang Rp1,5 miliar untuk memuluskan perizinan yaitu rekomendasi Amdal untuk pembangunan mal.

Dalam perizinan Amdal, potensi uang suap perizinan per tahun di Indonesia mencapai sekitar Rp51 triliun, termasuk proses penilaian dan pengesahan perizinan tersebut. 

Apalagi, setiap tahun tak kurang dari 40.000 studi lingkungan terjadi di 539 daerah, baik provinsi, maupun kabupaten atau kota, tentunya itu belum yang ada di pusat.

"Dokumen Amdal dapat tersusun tanpa harus disusun oleh ahlinya," ungkap Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo seperti dilansir Mongabay pada Februari lalu.

Dia menyebut, ada beberapa dokumen Amdal dan perizinan secara administrasi sah, tetapi sebenarnya semua dokumen administrasi itu ternyata hanya palsu.

Lalu, apa itu Amdal?

Amdal merupakan suatu kajian mengenai dampak dari suatu kegiatan atau proyek. Inilah yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek Iaik atau tidak. 

Kajian ini biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat.

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak Iaik Iingkungan, jika berdasarkan hasil kajian Amdal, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. 

Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif Iebih besar dari pada manfaat dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak Iaik lingkungan sehingga tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

Adapun perizinan Amdal itu sendiri meliputi dokumen analisis dampak lingkungan hidup (andal), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Dokumen Ringkasan Eksekutif.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari