Anies Diminta Tak Banyak Membantah, Fokus Kerja Atasi Banjir Saja
berita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau banjir di Kampung Pulo. FOTO: RILIS.ID/Fajar Alim Mutaqin
RILIS.ID, Jakarta— Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta untuk berhenti membantah dan beretorika dalam menyelesaikan permasalahan banjir di ibu kota. 

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu, Anies juga tak perlu membela diri dari hujan kritik yang dilontarkan banyak kalangan, terlebih kritik yang datang dari Presiden Jokowi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, perihal penyebab dan penanganan banjir. 

Sebab, Tom mengatakan, faktanya adalah peristiwa banjir yang menerjang Ibu kota di awal tahun 2020 ini tidak saja membuat warga Jakarta porak-poranda, tetapi juga merusak rumah warga dan sejumlah fasilitas publik. 

Dia menilai, mestinya eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak punya waktu untuk perang argumen, apalagi dengan nada-nada melawan kepala negara atau presiden. Ketimbang beradu argumen, Anies lebih baik fokus bekerja sama mengatasi banjir.

Hal ini disampaikan Tom merespons gelagat Anies beberapa waktu terakhir ini yang terkesan berseberangan dengan pemerintah pusat, di antaranya membantah argumen Presiden Jokowi soal penyebab banjir.

Anies menepis pernyataan Jokowi yang menyebut salah satu penyebab banjir adalah sampah yang menumpuk akibat dibuang sembarangan.

"Terkesan Anies ini memang sengaja ingin memelihara polemik tentang banjir. Dia sibuk merangkai retorika demi ingin mengeruk kepentingan politik," kata Tom saat dihubungi wartawan, Senin (6/1/2020) petang. 

Tom meminta Anies mengakui saja kekurangan dan ketidaksiapannya dalam mengatasi banjir.

"Dia sebelum jadi gubenur kan sudah mengetahui kalau banjir adalah salah satu persoalan Jakarta. Tapi, sejak dia dilantik, tidak ada kok program yang dilakukan. Enggak usah malu lah mengaku itu," jelas dia.

"Yang menjadi pertanyaan adalah, memang apa kesiapan Anies dalam melakukan antisipasi banjir di musim hujan ini?, apa misalnya yang dia instruksikan kepada dinas-dinas dan jajaran terkait? Kan tidak ada. Akui saja, kalau Anies memang belum melakukan apa-apa. Anies enggak usah malu," tegas Tom lagi.

Tom lantas mencontohkan kebijakan yang dilakukan era Gubernur Sutiyoso (Bang Yos). Menurutnya, normalisasi era Bang Yos di Kanal Timur itu jelas berhasil. 

"Sekali lagi, di era Anies ini apa yang sudah dilakukan?. Belum lagi kalau bicara soal pembahasan APBD 2018 dan APBD 2019 untuk program pengendalian dan pengantisipasian banjir itu sangat kurang," paparnya.

"Dia kan hanya sibuk membantah sana-sini. Dulu dia bilang air hujan mau dimasukkan ke tanah. Sekarang mana, apa yang sudah dilakukan program itu?," beber Tom berseloroh.

"Jadi, betul persoalan banjir ini sengaja dipelihara hanya untuk tujuan-tujuan politik dia (Anies)," ungkap Tom.

Terakhir, Tom meminta DPRD DKI lebih meningkatkan lagi pengawasannya terhadap Pemprov DKI, agar memastikan memberi pelayanan yang baik terhadap korban terdampak banjir.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan, retorika yang coba dilakukan Anies tak lebih hanya untuk menutupi kelemahan dirinya.

"Itu lah cara menutupi ketidakmampuannya mengatasi banjir," cetus Gembong.

Dihubungi terpisah, peneliti dari Forum Studi Media dan Komunikasi Politik Indonesia (Formasi), Muhammad Taufik Rahman, mengatakan, Anies menikmati perdebatan politik terkait banjir Jakarta, terutama dengan Presiden Jokowi. 

"Sangat menikmati. Citranya sebagai gubernur yang berani membantah presiden jadi jualan politik yang sangat seksi," ujar Taufik. 

Taufik menilai, perdebatan yang ada ini kontraproduktif. Banjir, menurutnya, tidak bisa diselesaikan dengan perspektif politik, tapi diatasi dengan kesigapan pemerintah. 

"Sayangnya, banjir di Jakarta sering dijadikan komoditas politik. Efektivitas penanganannya terlihat menjadi lebih lambat gara-gara fokus kita bukan pada korban, tapi pada perdebatan politisi. Ini bukannya menenangkan masyarakat, justru meresahkan," jelas dia. 

Taufik menyarankan, permasalahan banjir diselesaikan dengan cara duduk bersama antara pemerintah pusat dan daerah tanpa berkoar-koar di hadapan publik.

"Saya setuju persoalan banjir ini diselesaikan di ruang tertutup lebih dulu. Jika niatnya baik, Anies dan Jokowi tidak perlu melempar bola panas ke media. Saat politisi membawa pembahasan masalah banjir ini ke publik, dalam perspektif komunikasi politik, kelihatan jelas indikasinya bukan untuk menyelesaikan masalah. Tapi mencari panggung untuk mencari popularitas," paparnya.



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Daerah



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari