Atur Wilayah Pribadi, PAN Usul RUU Ketahanan Keluarga Tak Dilanjutkan
berita
Politisi PAN, Saleh Partaonan Daulay. FOTO: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga kurang memperhatikan peran masyarakat di Indonesia. Pasalnya, menurut dia, ada banyak organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia yang tidak dilibatkan, atau tidak diajak berdialog ketika RUU itu dirancang.

Saleh mengatakan jika RUU Ketahanan Keluarga salah satunya menyorot penting akan peran perempuan. Semestinya, kata dia, RUU itu telah melewati sosialisasi dan diskusi bersama kelompok atau organisasi perempuan di masyarakat.

“Organisasi seperti Aisiyyah, Muslimat NU, Nasyiyatul Aisiyyah, dan Fatayat NU sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam melakukan pembinaan keluarga. Begitu juga organisasi-organisasi perempuan lainnya yang cukup banyak berkembang dan subur di Indonesia. Termasuk tentunya majelis-majelis taklim ibu-ibu. Rata-rata program dan agenda kerjanya adalah terkait dengan ketahanan dan pembinaan keluarga,” ujar Saleh kepada wartawan, Senin (24/2/2020).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini sepakat RUU itu bakal membuat negara campur tangan terlalu jauh ke dalam kehidupan pribadi warganya. Lazimnya UU menurutnya mengarah pada pengaturan interaksi sosial di tengah masyarakat. 

“UU harus mengarah pada pengaturan bagaimana agar rakyat semakin sejahtera. Kalau ada RUU yang terlalu mengatur wilayah pribadi, perlu dilihat manfaat dan mudaratnya. Jika mudaratnya lebih besar, ya RUU itu tidak perlu dilanjutkan”, katanya.

RUU Ketahanan Keluarga diusulkan oleh lima politikus, yakni Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Partai Gerindra, Endang Maria Astuti dari Partai Golkar, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional. Usulan mereka mengundang polemik karena dengan RUU tersebut negara akan banyak mengatur kehidupan pribadi dan rumah tangga.

Kendati salah satu politisi pengusul RUU Ketahanan Keluarga berasal dari PAN, Saleh mengatakan gagasan itu tidak mewakili pandangan PAN. PAN, lanjut dia, akan menyampaikan sikap resmi ketika nanti draf RUU ini dibahas di Baleg.

"Sejauh ini, RUU ketahanan keluarga adalah usulan pribadi beberapa anggota DPR. Fraksi PAN belum memberikan pandangan resmi terkait masalah ini. Masih dilakukan kajian yang lebih mendalam agar penilaian yang diberikan lebih objektif," kata Saleh. 



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari