Bagian Masyarakat, Kampus Diminta Bijak pada Pengaturan Cadar
berita
Perempuan bercadar. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma
RILIS.ID, Jakarta— Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, dosen dan mahasiswa bercadar yang belakangan menjadi polemik adalah bagian dari perguruan tinggi dan masyarakat.

"Mereka mahasiswa dan dosen itu adalah bagian dari kita," kata Kamaruddin di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurutnya, pelarangan cadar mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pemberian sanksi dosen bercadar di IAIN Kota Bukittinggi harus ditinjau. Jika hal itu mengganggu, harus ditinjau seberapa mengganggu penutup muka tersebut. Dia mengimbau otoritas kampus untuk bijak dan selalu mengedepankan dialog terkait pelarangan cadar.

"Harus di-treat secara spesifik harus searif mungkin, seikhlas mungkin karena mereka adalah stakeholder kita. Sehingga bersama-sama kita lakukan pendekatan persuasif, komunikasi dan diskusi," ungkapnya.

Menurut dia, harus ada pendekatan yang baik dalam memandang persoalan cadar. Penggunaan cadar bisa dikategorikan sebagai bentuk motivasi dan ekspresi keagamaan. Jika seperti itu tentu harus menjadi pertimbangan, khususnya para pemimpin perguruan tinggi harus mempertimbangkannya.

"Cadar itu simbol ekspresi cita rasa keberagamaan. Itu kombinasi budaya, pemahaman keagamaan, tempat dan waktu jadi dimaknai berbeda-beda oleh banyak orang. Sehingga, jika dengan alasan cadar semata tidak boleh dilarang," jelas Kamaruddin.

Pada dasarnya, menurut Kamaruddin, penggunaan cadar tidak boleh dilarang. Setiap orang mempunyai hak untuk melaksanakan ajaran agama sesuai yang diyakininya. Tapi ketika penggunaan cadar itu dilarang di perguruan tinggi harus dilihat secara seksama sebab dari kebijakan itu.

"Sehingga kami tidak bisa memberi komentar general karena itu kasuistik," katanya.

Jika ada alasan kuat terkait pelarangan cadar, kata dia, maka harus diungkapkan jika itu dilarang dan dipastikan betul alasannya.

"Mungkin salah satu alasannya bisa mengganggu proses belajar mengajar. Kalau mengganggu harus ditinjau seberapa mengganggunya," tutur Kamaruddin.

Pihak rektorat kampus, dianggap memiliki wewenang dalam mengatur kebijakan akademik dan nonakademik karena hal itu tertuang dalam undang-undang yang mengatur perguruan tinggi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 dan UU 12 Tahun 2012.

"Memang kewenangannya ada di perguruan tinggi bukan kementerian, dengan rektor memiliki kewenangan mengurus mengatur persoalan akademik dan nonakademik. Kami tentu hanya bisa memberi arahan, imbauan kepada mereka agar betul-betul memperhatikan banyak faktor terkait cadar ini," pungkasnya.

Sumber: ANTARA

Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari