Berharap Hortikultura Tak Lagi Impor
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.
IMPOR komoditas hortikultura selalu meninggalkan pekerjaan rumah (PR) bagi negara. Mulai dari anggapan dapat merugikan petani, bikin harga meroket hingga masuknya bakteri yang merusak lahan. Apakah benar ada kendala yang tidak bisa diselesaikan pemerintah?

Kalau kata Ketua Umum Asosiasi Benih Indonesia (Asbenindo), Ricky Gunawan, problem-nya sampai sekarang pemerintah belum menyediakan industri benih, sehingga dapat mengurangi kebutuhan komoditas impor hortikultura. Lihat saja tanaman jagung.

"Kalau jagung ini, 90 persen adalah produk dalam negeri, karena ada industri benihnya," kata Ricky.

Sebab, impor memang tak selalu menguntungkan. Pun jika pihak importir telah mengantongi sertifikat. Sebab, saat komoditas tersebut diangkut ke kapal, bisa saja awalnya terbebas dari bakteri atau virus. Cuma kan enggak tahu pas di perjalanan.

"Bisa saja bercampur dengan media lain yang memang ada penyakitnya," tambah dia.

Makanya, pihak importir juga harusnya bisa menjamin kalau barang yang mereka kirimkan itu, jelas "aman". Inilah yang terkadang menjadi kendala bagi produsen dalam negeri. Makanya, upaya mengembangan benih, harus dilakukan.

Pada Rabu, 8 Mei kemarin, heboh kabar soal kontaminasi bakteri Listeria Monocytogenes pada buah melon (cantalupe). Empat orang warga Australia tewas akibat mengonsumsi buah tersebut. Pemerintah Indonesia, buru-buru menutup impor rock melon.

Kementerian Pertanian (Kementan) merespons hal ini dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian No. 207/Kpts/KR.040/3/2018 tentang Penutupan Pemasukan Rock Melon.

Sayangnya, hal itu belum cukup melegakan publik. Sebab, sebelum berita melon Australia ini, Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Soekarno Hatta, mengindikasi adanya bakteri golongan A1 pada bibit sawi putih dan biji kedelai.

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ini adalah Pseudomonas Firidiflava (pada sawi putih) impor Korea Selatan, dan Tobacco Streak Virus (pada biji kedelai) asal Kanada.

"Benih atau bibit yang didatangkan juga tak sembarang. Harus lebih dulu dilakukan uji kualitas, dan dinyatakan sehat," kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura Indonesia (Hortindo), Afrizal Gindow, saat acara workshop di Malang Februari lalu.

Masalahnya, impor memang tidak bisa dihindari. Kebutuhan bibit tanaman hortikultura, kata dia, diperkirakan mencapai 16 ribu ton. Sedangkan, perusahaan lokal hanya mampu menyuplai 5.000 ton, lantaran cuaca ekstrim yang melanda belakangan ini.

Menurut Afrizal, salah satu upaya mengurangi kebutuhan impor adalah melakukan pembinaan kepada petani. Dengan begitu, mereka juga bisa mengembangkan pembenihan sendiri. Hal ini juga lah yang mesti dikerjakan pemerintah lewat balai penelitiannya.

"Mereka melakukan pendampingan terhadap kelompok tani dalam mengembangkan benih," ujarnya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian (Kementan) ingin membangkitkan hortikultura nusantara. Pada 2018 ini, akan jadi tahun perbenihan sebagai kebijakan operasional untuk mendorong ketersediaan bibit.

Kapuslitbang Hortikultura Balitbangtan, Hardiyanto, menegaskan kalau pemerintah telah menetapkan hortikultura sebagai subsektor strategis guna mendongkrak daya saing di pasar global. Apalagi, potensi pasarnya sangat tinggi.

Makanya, untuk menyongsong tahun perbenihan tersebut, pihaknya telah bekerja keras, ditandai dengan adanya produksi benih bermutu dari berbagai komoditas pada 2017 lalu.

"Bawang putih, kentang, mangga, jeruk, durian, salak, pisang, manggis, pepaya, apel, jengkol, petai, dan sukun," kata Hardiyanto merinci benih-benih produksinya.

Ini akan jadi titik mula peningkatan daya saing, sekaligus mendorong pemenuhan swasembada, peningkatan ekspor, serta peningkatan volume produksi dan mutu komoditas.

Bukan cuma itu, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, belum lama ini meminta seluruh kepala daerah mulai fokus menggarap tanaman perkebunan dan hortikultura.

"Saya minta para kepala dinas agar bekerja keras. Setiap kabupaten fokus pada satu komoditas, apakah lada, kopi, atau pala. Dan, pastikan para petani kita dapat mengerjakan usaha kebun rempah yang akan menyejahterakan keluarga petani," ujarnya.

Sayangnya, di satu sisi Kementan kabarnya malah ingin mencabut subsidi benih. Makanya, Anggota Komisi IV DPR RI, Fauzih H Amro, menyesalkan kebijakan tersebut.

"Komisi IV DPR meminta agar subsidi benih tersebut tetap dapat diberikan, dalam rangka memenuhi target Kementerian Pertanian yang ingin mencapai swasembada pangan di tahun 2020," ujarnya.

Baca juga:
Bagian 1: Produksi Impor Malah Bikin Bahaya
Bagian 2: Pengawasan 'Barang' Asing Harus Ketat
Bagian 3: Berharap Hortikultura Tak Lagi Impor
Bagian 4: Berdayakan Petani Hasilkan Bibit Sendiri

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari