Cakada Tersangka, Golkar Minta UU Pilkada Direvisi
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza
RILIS.ID, Semarang— Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Iqbal Wibisono, meminta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) disempurnakan. Salah satunya, terkait calon kepala daerah (cakada) yang menjadi tersangka.

"Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, agar bisa mengganti pasangan calon berstatus tersangka," ujarnya di Semarang, Jateng, Selasa (20/3/2018).

Menurutnya, seseorang berstatus tersangka pun harus dilarang mendaftar sebagai cakada, sebelum pendaftaran dibuka. Hal itu harus dilakukan daripada menimbulkan masalah hukum baru, meski Indonesia menganut asas praduga tak bersalah.

Dia juga meminta penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di semua tingkatan disamakan namanya. Sebagai informasi, undang-undang menggunakan nomenklatur Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk kota/kabupaten. Sedangkan di provinsi dan pusat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sumber: ANTARA

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari