Cerita Mahfud soal Kecurangan Pilkada saat Jadi Ketua MK
berita
Menkopolhukam Mahfud MD. FOTO: Kemenkopolhukam
RILIS.ID, Jakarta— Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menceritakan pengalamannya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani persoalan pilkasa. 

Mahfud menyebut, dirinya menemukan kecurangan-kecurangan yang luar biasa dalam pilkada, seperti penggunaan dana pemerintah oleh petahana di masa lalu, hingga bermacam-macam kejadian kriminalitas.

"Kalau enggak salah ada 12 jenis pelanggaran pilkada mulai dari pidana sampai administratif," katanya lagi.

Menurutnya, karena hal itu pada waktu itu memang ada pemikiran soal kemaslahatan, sehingga tercetus pilkada sebaiknya kembali ke DPRD.

"Jadi itu sudah final secara hukum itulah pilihan kita. Itulah sejarahnya mengapa kita harus tetap melaksanakan pilkada secara langsung, karena kita tidak bisa lagi memutar jarum sejarah, perdebatan sudah selesai," kata Mahfud dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, di Jakarta, Sabtu (5/9/2020).

Mahfud menilai, pilkada yang diselenggarakan secara langsung atau lewat DPRD sama-sama berpotensi terjadi politik uang. Menurutnya, potensi terjadinya politik uang pada dua sistem pemilihan itu sama saja, hanya berbeda modelnya.

"Sama-sama ada money politics-nya, mau eceran atau mau borongan kan begitu, kan sama-sama tidak bisa dihindari," kata dia.

Mahfud mengatakan ketika adanya perdebatan pilkada harus langsung atau tidak sudah pernah menyampaikan, bahkan ditulis di keputusan MK bahwa potensi politik uang di pilkada sama saja.

"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politics-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan, bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ini, bayar ke botoh-botoh, pada rakyat pakai amplop satu-satu," paparnya. 

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari