Dibutuhkan Dunia Kerja, Politeknik Bukan Kampus Kelas Dua
berita
ILUSTRAS: RILIS.ID/Hafidz Faza
RILIS.ID, Malang— Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, masyarakat perlu mengubah sudut pandang mengenai politeknik yang tak lagi menjadi perguruan tinggi kelas dua karena lulusannya dibutuhkan dunia kerja.

"Sudut pandang masyarakat terhadap politeknik diubah. Selama ini politeknik seolah seperti perguruan tinggi kelas dua padahal, lulusan politeknik saat ini sangat kompeten dan dibutuhkan pasar kerja," ujar Nasir dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Pernyataan tersebut dilontarkan Nasir saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Forum Direktur Politeknik Se-Indonesia (FDPNI) di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Senin (12/3).

Menristekdikti mengatakan, kebutuhan dunia industri yang menuntut kompetensi lulusan politeknik harus disesuaikan dengan hasil pembelajaran yang ada di politeknik.

Beberapa cara yang ditempuh pemerintah bersama-sama dengan politeknik diantaranya adalah dengan merancang program Multi Entry Multi Outcome (MEMO) bagi mahasiswa politeknik.

"Nantinya, mahasiswa dapat memilih berbagai alternatif perkuliahan yang memungkinkan mereka untuk langsung bekerja di industri dengan tetap dapat kembali lagi ke kampus," katanya.

MEMO diharapkan dapat mempercepat kebutuhan industri dan memutus mata rantai kemiskinan. Jadi lulusan politeknik akan selalu siap kerja bukan siap training.

Tahun pertama misalnya, mahasiswa dapat sertifikat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 3, terus mau bekerja, kembali lagi dia (ke kampus) itu bisa melanjutkan ke tahun kedua sehingga tidak putus kuliah (drop out), katanya.

Terkait penilaian akreditas, Nasir menyebutkan banyak politeknik yang sebenarnya berkualitas namun belum mendapat akreditasi yang baik.

"Instrumen yang digunakan BAN PT adalah instrumen pada akademik. Sementara politeknik aspek akademiknya hanya 30 persen, 70 persennya adalah praktek. Ini enggak nyambung. Jadi harus ada instrumen khusus untuk penilaian politeknik," katanya.

Untuk itu, dialog dengan BAN PT akan sesegera mungkin dilakukan pihaknya guna mengatasi persoalan tersebut.

Ketua FDPNI Rahmat Imbang menyebutkan kajian skema MEMO ini masih membutuhkan beberapa penyesuaian dan penyelarasan peraturan. Diantaranya penyesuaian kurikulum, instrumen penilaian BAN PT, pangkalan data pendidikan tinggi (untuk menjamin keabsahan ijazah), dan sebagainya.

Sumber: ANTARA

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari