Diusir Orang Asing di Negeri Sendiri
berita
ILUSTRASI: Hafis Faza
Akbar Faizal
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem

SELASA kemarin, saya menerima laporan pengusiran seorang kawan pimpinan Partai Nasdem dari sebuah pulau pribadi. Kejadian bermula saat teman saya bersama rombongan DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Nasdem melakukan kunjungan ke sebuah pulau terdepan di Provinsi Sumatra Barat, yakni di sekitaran Pulau Mentawai. Tapi rombongan dihalangi dan dilarang mendekat ke pulau tersebut oleh seorang warga Negara asing dengan alasan pulau itu adalah miliknya.

Kejadian itu membuat saya melakukan kajian terhadap batas hak penggunaan lahan pulau terdepan bagi warga Negara asing. Menurut saya, warga Negara asing sama sekali tidak memiliki hak milik atas pulau terdepan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kejadian ini harus menjadi evaluasi besar terhadap kedaulatan Indonesia atas penguasaan Pulau terdepan wilayah Indonesia.

Secara yuridis, warga asing dapat mengelola pulau terluar sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam peraturan tersebut memungkinkan warga Negara asing menguasai pengeloaan pulau namun tidak untuk dimiliki, apalagi melarang warga Indonesia untuk masuk ke pulau tersebut.

Jika kita cermati, maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar telah menetapkan 111 nama pulau terluar yang tersebar dari Sabang hingga ke Marauke. Namun pengawasaan pengelolaan terhadap 111 pulau tersebut masih lemah sehingga membuat banyak pulau terluar yang tidak dikelola sebagai mestinya oleh warga Negara asing.

Pada prinsipnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Pada Bab IV, Pasal 9 ayat (2) menyebut bahwa, pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70 persen dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut

b. Sisa paling sedikit 30 persen luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat.

c. Harus mengalokasikan 30 persen dari luas pulau untuk kawasan lindung.

Peraturan tersebut, menurut saya tidak bisa disalahartikan apalagi disalahgunakan oleh warga Negara asing karena pengelolaan lahan pulau harus mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menegaskan bahwa hak kepemilikan lahan hanya bisa diberikan kepada warga Negara Indonesia.

Warga negara asing tidak bisa mengantongi hak milik atas pulau terdepan, apalagi sampai mengusir warga Negara Indonesia, peraturan Mentri Agraria tentang pulau Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak boleh dilepaskan dengan Umbrella Act Pertanahan Yaitu UU Pokok Agraria , tidak boleh warga negara dilarang menikmati pulau yang ada di Indonesia, kalau kita berbicara soal kedaulatan, maka seharunya kita mengaudit pulau pulau yang sampai saat ini disewa dan dikelola oleh orang asing.

Sampai saat ini saya belum memukan data terkait dengan daftar pulau terdepan dan terluar yang disewa dan dikelola oleh orang asing. Hal ini tentunya penting untuk memetakan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan pulau-pulau tersebut.

Penataan dan pengelolaan pulau terdepan memang sangat diperlukan. Pada prinsipnya jangan sampai terdapat pulau yang tidak terurus akhirnya pulau tersebut tenggelam layaknya Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura nyaris tenggelam akibat pengerukan pasir dan dijual untuk kepentingan reklamasi. Akhirnya pemerintah turun tangan mereklamasi kembali pulau tersebut, dan beruntung bisa diselamatkan. Jangan sampai juga ketidakmampuan kita mengelola pulau-pulau terdepan menjadi pemicu lepasnya kedaulatan negara terhadap pulau-pulau tersebut, seperti kasus yang terjadi pada pulau Ligitan dan Sipadan.

Agar hal ini mendapat atensi langsung dari Kapolri terutama menyangkut faktor keamanan dalam negeri pada kemungkinan ekses dari peristiwa ini maka saya sampaikan langsung kepada Kapolri saat Raker dengan Kapolri hari ini Rabu tanggal 14 Maret 2018.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Inspirasi

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari