Dorong Daya Beli, DPR Minta Program Padat Karya Dipercepat
berita
Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat, Irwan. FOTO: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi V DPR RI Irwan mendorong pemerintah untuk segera mengeksekusi program yang pengelolaannya swakelola oleh masyarakat atau Program Padat Karya Tunai (cash for work) tahun 2020. Meningat ancaman ekonomi global dan pandemi COVID-19.

Menurut legislator asal Kalimantan Timur itu, percepatan program padat karya adalah upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat wabah COVID-19. 

“Karena itu perlu percepatan oleh kementerian. Guna mengurangi dampak ekonomi akibat COVID-19,” ujar Irwan, Kamis (26/3/2020).

Irwan mencontohkan, Kementerian PUPR di tahun 2020 telah menganggarkan sebesar Rp 8,64 triliun untuk program padat karya ini. Anggaran tersebut, kata dia, digunakan untuk tujuh program. 

Diantaranya, Pembangunan Jembatan Gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

“Kalau itu disegerakan, daya beli akan terpelihara bagi masyakarat kecil khususnya,” kata politisi Demokrat yang akrab disapa Irwan Fecho ini.

Irwan menambahkan, program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab menurutnya, pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. 

"Serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan apalagi dalam kondisi ekonomi bangsa di tengah wabah corona seperti ini,” tutup Irwan. 
 



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top DPR Corner



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari