DPR Ragukan Kesiapan Lahan Pertanian 30.000 Ha Tahun 2020 di Kalteng
berita
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. FOTO: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta— Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, Kementan berupaya menyelesaikan mega proyek food estate seluas 30.000 hektar hingga akhir tahun 2020 di Kalimantan Tengah saat rapat kerja Komisi IV DPR RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Intensifikasi lahan pertanian tersebut diharapkan dapat menyumbang produksi pangan Indonesia pada tahun 2020.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang sudah meninjau lahan tersebut pada awal 2020 ini, meragukan lahan pertanian seluas 30.000 hektar itu bisa ditanami tahun ini yang menyisakan empat bulan lagi. Sudin juga menegaskan bahwa lahan tersebut belum memiliki saluran irigasi yang layak pakai. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), irigasi di lahan tersebut baru akan diperbaiki.

“Pak, saya pernah menengok ke sana. 30.000 Ha itu masih rusak berat setahun yang lalu. Ya. Januari atau Februari saya sudah meninjau ke sana. Rusak berat, masih dalam perbaikan. Makanya tadi saya tanyakan, apakah bisa ditanam 30.000 Ha? Pakai apa tanamnya? 30.000 Ha itu banyak lho. Kalau melibatkan tenaga kerja, itu mungkin puluhan ribu (tenaga kerja). Apakah ada tenaga kerja di sana? Sedangkan tenaga kerja di sana itu kan sangat kekurangan," tegas Sudin.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan, Kementan tidak perlu memasang target yang terlalu muluk, agar bisa dicapai. Kalau ada yang tidak tercapai, itu pun tidak terlalu jauh dari target. “Ini yang jadi pertanyaan saya. Jangan target setinggi langit, pencapaian sekaki bukit. Saya nggak mau target terlalu tinggi, tiba-tiba enggak tercapai. Yang namanya enggak bagus siapa? Ya Menteri. Nanti rakyat tinggal menghujat, DPR-nya bodoh, mau saja dibohongi," kritik Sudin.

Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa lahan tersebut bisa mulai ditanami, pasalnya saluran irigasi primer, tersier, dan sekundernya telah tersedia, tinggal manajemen in-out nya saja dari 30.000 Ha itu.

Terkait dengan SDM yang akan terlibat pada pengerjaan lahan insentifikasi tersebut, Syahrul menjelaskan saat ini sudah ada tenaga kerja yang berasal dari petani transmigran dari Pulau Jawa, dan juga 300 orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD. Dan kami sediakan alat berat di sana, termasuk traktor yang sudah tersedia lebih dari 150 buah," tandas Syahrul. 

Sumber: dpr.go.id

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top DPR Corner

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari