DPR: Pemerintah Bisa Batalkan Pertemuan IMF-Bank Dunia sejak 2015
berita
ILUSTRASI: Hafiz
RILIS.ID, Jakarta— Tim Kampanye Presiden Joko Widodo melempar tanggung jawab penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali kepada pemerintahan SBY, setelah terus-terusan digempur oposisi dan para pengkritik di luar pemerintah. Mereka menyebut inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut diajukan oleh pemerintahan SBY, bukan pemerintahan Jokowi.

Kontan tudingan itu direspons anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan yang menilai tudingan itu tidak pantas dilemparkan kepada pemerintahan SBY.

"Setidaknya ada tiga catatan kenapa sikap lempar batu sembunyi tangan semacam itu tidak pantas dilakukan oleh pemerintah," kata Heri melalui keterangannya di Jakara, Rabu (10/10/2018).

Pertama, sewaktu diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya, Indonesia tidak sedang menghadapi kondisi force majeure. Menurutnya, Indonesia juga tidak sedang menghadapi situasi prihatin, berhadapan dengan tekanan ekonomi, atau sedang menghadapi bencana alam yang membutuhkan perhatian besar dari pemerintah.

"Lagi pula, jangan lupa, sesudah melunasi utang terhadap IMF pada 2006, rezim SBY punya alasan yang cukup untuk menegakkan kepalanya saat berbicara mengenai IMF," ungkap Heri.

Kedua, sebut Heri, jika pemerintahan saat ini merasa berbeda haluan dan identitas ideologis dengan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya memiliki waktu yang cukup banyak untuk membatalkan kegiatan tersebut sejak 2015 silam.

"Namun toh kesempatan itu tak dimanfaatkan oleh mereka, atau jangan-jangan takut ditinggal Washington setelah sebelumnya dekat dengan Tiongkok,” sebut Heri.

Ketiga, kata politis Partai Gerindra ini, dengan adanya berbagai bencana besar yang terjadi pada tahun 2018 ini, serta tekanan krisis nilai tukar rupiah yang mempengaruhi keuangan negara, defisit transaksi berjalan yang tembus 3 persen, pemerintahan saat ini sesungguhnya memiliki banyak alasan teknis untuk membatalkan, atau paling tidak mengurangi standar kemewahan kegiatan tersebut.

"Sebab, meskipun bidding proposal kegiatan tersebut dilakukan pada 2014, namun anggaran kegiatannya disusun oleh pemerintahan yang sekarang. Apakah itu juga dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ternyata juga tidak!" tegas dia.

Menurut Heri, pesta mewah Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali itu memang sangat ironis. Anggaran wah, mewah dan fantastis itu sangat kontras dengan citra Presiden Joko Widodo yang sering dikesankan sederhana itu.

Ketua Unit Kerja Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank Peter Jacobs sebelumnya menyatakan isu aggara itu seharusnya tidak dipermasalahkan. Karea besaran anggaran sudah diketahui semua pemangku kepetinga termasuk DPR.

"Anggaran ini sudah diketahui semua pihak, mereka (DPR) sudah menyetujui dan dijelaskan sejak lama oleh Pak Luhut, saya rasa dia sudah menjelaskan secara clear anggarannya akan dipakai untuk apa saja," tegas Peter kepada Liputan6.com di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).

Dengan total dana Rp 855 miliar, panitia sudah berusaha melakukan penghematan namun tanpa mengurangi berbagai fasilitas yang menjadi standar pertemuan internasional.



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari