Gizi Buruk Bisa jadi Masalah di HUT-100 Tahun RI
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID
INI masalahnya, pada 2045 nanti Indonesia akan merayakan momentum 100 tahun hari kemerdekaan. Di mana, bonus demografi seharusnya menjadi berkah. Nah, kalau misalkan generasinya terancam gizi buruk, mau bagaimana negeri ini nanti?
 
Makanya, Pemerintah punya tanggung jawab menjaga tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan mulai usia 0 tahun hingga usia 18 tahun. Jaminan meliputi kecukupan gizi, layanan kesehatan dan mengenyam pendidikan sampai jenjang tinggi.
 
Pun para orang tua perlu disadarkan agar mampu menyiapkan anak-anaknya menuju generasi emas. Sayangnya, pengetahuan soal pentingnya menjaga kesehatan kandungan, memberikan ASI eksklusif dan MPASI (makanan pendamping ASI), kurang sepadan.
 
Kondisi ini kelak menjadi masalah. Berdasarkan data Global Nutrition Report 2014 yang dilansir Kementerian PPN/Bappenas, menyebutkan, Indonesia masuk dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi. Dan, itulah faktanya.
 
"Seharusnya kasus gizi buruk adalah masa lalu bangsa Indonesia," kata Presiden Joko Widodo seperti dilansir Antara.
 
Salah satu dampak dari gizi buruk adalah stunting. Istilah tersebut punya arti "kerdil". Disematkan untuk anak yang secara antropometri (ukuran tubuh) lebih pendek dari rata-rata tinggi badan normal di usianya. Besar kah angkanya?
 
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2017 menyebutkan, dari 170 ribu balita berusia 0-59 bulan di 514 kabupaten/kota, 9,8 persen tergolong sangat pendek, 19,8 persen masuk kategori pendek dan 70,4 persen memiliki tinggi badan normal.
 
Untuk bayi di bawah dua tahun, prevalensinya berkisar 6,9 persen (sangat pendek), dan 13,2 persen (pendek) serta 79,9 persen (normal).


 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, menjelaskan bahwa kerangka penanganan stunting terbagi menjadi dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan sensitif. Ini butuh kerja sama semua pihak.
 
"Dalam bentuk edukasi dan sosialisasi, makanan tambahan, suplemen, imunisasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur sanitasi, dan bantuan keluarga miskin," ujar dia.
 
Pemerintah telah mengusulkan lokasi intervensi gizi terintegrasi di 100 kabupaten/kota. Kriterianya yang punya prevalensi stunting tinggi, jumlah balita banyak, dan kemiskinan tinggi, khususnya di bagian timur Indonesia.
 
Pemerintah juga berencana meningkatkan program gizi seimbang serta menyiapkan total anggaran sekitar Rp60 triliun untuk 12 kementerian/lembaga yang terlibat penanganan stunting.
 
Upaya perbaikan gizi masyarakat tertuang dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009. Telah terbit juga Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
 
Stunting merupakan masalah serius, sehingga perlu kemauan masyarakat berbenah diri. Pun dampaknya sangat luas, termasuk dalam hitungan ekonomi dari produk domestik bruto (PDB).
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebutkan hitungan kerugian bagi PDB dibandingkan jika ada dua persen anak yang stunting di suatu daerah maka kerugiannya sekitar Rp200 triliun.
 
Terus, jika tiga persen, maka kerugian yang dialami Rp300 triliun. Nah, bila PDB total pada 2017 sekitar Rp13.000 triliun, potensi kekurangan akibat stunting adalah Rp300 triliun.
 
Di sisi lain, dengan menurunkan angka stunting di suatu daerah dapat mengangkat keuntungan investasi hingga 48 kali lipat. Melalui hal tersebut, Bambang mengajak seluruh kepala daerah berkonsentrasi menekan angka stunting pada anak.

"Amanat UU, jumlah anggaran kesehatan juga diwajibkan 10 persen," ujarnya.

Unit Kerja Koordinasi (UKK) Nutrisi dan Penyakit Metabolik, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Damayanti Rusli, menilai faktor utama tingginya stunting adalah, buruknya asupan gizi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.

Kekurangan gizi pada usia tersebut, dapat menyebabkan kerusakan otak. Bahkan, bukan cuma mengganggu perkembangan fisik dan kesehatan saja, tapi menyebabkan kemiskinan nantinya.

Pertumbuhan otak anak yang kurang gizi tidak akan optimal sehingga akan berpengaruh pada kecerdasannya di masa depan. Semisal, mempengaruhi peluang kerja.

"Investasi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan merupakan kewajiban yang tak bisa ditawar," kata Damayanti seperti dilansir Republika Online.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari