berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.
PEREBUT laki orang, atau "pelakor" akhir-akhir ini menjadi kata hangat di publik, khususnya warganet. Pangkalnya, karena beredar video sawean duit Bu Dandy kepada Mbak Nylla, sambil marah-marah menudingnya sebagai orang ketiga.

Masalahnya kian bias. Ulah si Ibu ini seperti pamer kekayaan malah jadi lelucon orang-orang. Namun, tetap saja telah memakan korban. Karena, tudingan ini membuat rusak reputasi seseorang. Semua karena istilah "pelakor" yang terlalu membumi belakangan ini.

Ada bias gender di sana. Seolah memposisikan perempuan sebagai tersangka utama. Padahal, kondisinya tak selalu demikian. Berangkat dari persoalan itu, wartawan rilis.id, Zulhamdi Yahmin, mewawancarai Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, serta Wakil Ketua Komisi VIII, Sodik Mudjahid, menanggapi fenomena tersebut.

Mutiara Ika Pratiwi

Apa yang salah dari istilah "pelakor"?

Ini adalah label negatif yang dilekatkan kepada perempuan. Dalam stigma tersebut perempuan diadu, dijadikan tontonan, lalu perseteruannya dinikmati oleh kelompok-kelompok yang melanggengkan patriarki.

Dan bahkan saat ini menjadi peluang untuk mempromosikan poligami. Sebagai aktivis perempuan, tentu saja saya melihat ini sebagai bagian dari objektivikasi perempuan.

Kenapa perempuan yang disalahkan?

Saya pikir ini ada hubungannya dengan negara. Saat ini negara dan pemerintahan kita lebih produktif untuk memproduksi kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi perempuan.

Komnas Perempuan mencatat lebih dari 400 kebijakan pemda dari tahun 2009 hingga 2016 soal itu (diskriminasi). Kebijakan tersebut memuat standarisasi moral tertentu, yang kian menguatkan stigma perempuan "baik-baik" dan perempuan "binal". 

Dari perspektif feminis, kategorisasi ini di satu sisi membungkam kemerdekaan perempuan dan di sisi lain menyuburkan polisi moral yang menertibkan perilaku perempuan. Akhirnya, malah berpengaruh pada sulitnya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan.

Kebijakan yang bagaimana yang diskriminatif?

Kebijakan seperti larangan keluar malam tanpa dampingan orang tertentu, aturan berpakaian tertentu dan yang lainnya.

Bagaimana solusinya terkait kasus "pelakor"?

Di medsos (media sosial) utamanya, perlu kebijakan dari para warganet itu sendiri, supaya tidak menghakimi orang. Karena, ini melanggengkan stigma kepada perempuan.

Kemudian, posisi media juga penting, untuk menyampaikan himbauan atau memberikan posisi yang meng-counter narasi negatif tentang perempuan.

Sodik Mudjahid

Bagaimana melihat kasus bullying dengan label "pelakor"?

Bullying di medsos dan media apapun adalah perbuatan yang tidak beradab. Dan itu, bukan hanya kepada perempuan saja.

Apakah bisa ada tindakan hukumnya?

Bullying di medsos melanggar UU ITE dan itu bisa diperkarakan dan diproses secara hukum.

Bagaimana menghindari fenomena tersebut?

Pertama, UU ITE yang ketat serta implementasi sanksi hukuman yang konsisten. Kedua, edukasi massa oleh tokoh-tokoh untuk menghentikan budaya tersebut, khususnya di medsos.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari