berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman.
BAIK penyelenggara pemilu dan pemerintah mengklaim kalau Pilkada 2018 yang berlangsung di 171 daerah berjalan lancar. Pun dari sisi keamanan dan ketertiban, dinilai cukup kondusif.

Tapi, memang enggak semua daerah masuk katagori "mulus". Dalam catatan yang disampaikan Desk Pilkada Kemendagri, sedikitnya ada sejumlah catatan kecil untuk tahun ini.

Kalau kata Suhadjar, Koordinator Desk Pilkada, memang ada sejumlah dinamika yang terjadi di beberapa daerah. Mulai dari sengketa sampai faktor cuaca, dampaknya langsung terasa.

"Tapi, secara umum berjalan lancar dan aman," kata Suhadjar di Jakarta pada Kamis, 28 Juni.

Beberapa informasi dari Desk Pilkada yang paling mencolok kemarin adalah penundaan pemililhan bupati/wakil bupati di Kabupaten Paniai, Papua. Karena, ada sengketa penetapan calon.

KPU Provinsi Papua juga menonaktifkan lima Komisioner KPU Kabupaten Paniai, kemarin. Sebab tidak melaksanakan pilkada, baik bupati/wakil bupati dan gubernur/wakil gubernurnya.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, mengatakan setelah dinonaktifkan, KPU Papua mengambil alih pelaksanaan pilkada di sana.

Adam mengatakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sudah berlangsung Kamis (28/6). Namun, untuk bupati/wakil bupati belum dilakukan, karena sengketa tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Soedarmo, menjelaskan bahwa pilkada bupati masih tunggu keputusan. Mungkin masih tunggu keputusan PTTUN yang diajukan oleh KPUD Paniai.

"Tapi, di Paniai sudah berjalan untuk Pilgub," kata Soedarmo.

Soalnya, kandidat yang tadinya ada lima pasang calon, tiga di antaranya digugurkan KPU setempat. Lalu, di Kabupaten Nduga, Papua di mana ketua KPU-nya dipecat jelang pencoblosan.

Tapi kayaknya, pelaksanaan Pilgub Papua di Nduga tertunda, karena pihak penyelenggaraa diambil alih provinsi, tapi mereka belum tiba.

"Tapi hingga sekarang KPUD Provinsi belum tiba di Nduga, jadi dimungkinan bisa mundur," tambah dia.

Nah, di Kabupaten Nduga sendiri, sempat terjadi baku tembak saat hari pemungutan suara, sehingga distribusi logistik tertunda. Polisi menduga ini ulah dari kelompok kriminal separatis bersenjata.

Persoalan yang mirip-mirip di Nduga juga terjadi di Sulawesi Selatan, untung tak sampai berujung konflik. Di mana, KPUD Sinjai mendiskualifikasi pasangan satu pasang calon yang mau bertanding.

Gara-gara telat 5 menit menyetor Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Sabirin Yahya dan A Mahyanto Massarappi, nyaris gugur.

Tapi, Komisioner KPU Sinjai, Ridwan, bilang kalau pasangan calon ini diberikan waktu tiga hari untuk melakukan upaya hukum. Putusan diskualifikasi ini tidak membatalkan proses pencoblosan.

"Karena keputusan ini belum bersifat inkracht," ujar Ridwan.

Kemendagri sendiri menyatakan, untuk Kabupaten Sinjai sendiri tak ada laporan macam-macam. Pelaksanaan pilkada tetap berjalan di sana.

Persoalan Teknis

Bukan pemilu di Indonesia namanya kalau hal-hal teknis tak jadi kendala. Bukan cuma konflik sosial, masalah geografis dan cuaca tentu jadi perhitungan.

Misal di Cirebon, sebanyak 2.467 surat suara dari enam TPS di Desa Danamulya dilaporkan hilang saat akan didistribusikan. Tapi, pas hari H pemungutan suara, masalahnya sudah clear.

"Kita upayakan ada kertas cadangan atau PSU dari KPU," kata Wakil Bupati Cirebon, Selly Andriany Gantina pada Rabu, 27 Juni lalu.

Kata dia, Warga Desa Danamulya ini, kebanyakan merupakan TKI dan perantau. Di mana setiap kali pemilihan partisipasinya juga tidak lebih dari 80 persen. Karena itu, PSU tak sampai 100 persen.

"Yang 20 persen, kita mempunyai pertimbangan, pertama tingkat partisipasi masyarakat ini juga diketahui tidak pernah lebih dari 80 persen," katanya.

Masalah lain, adalah persoalan cuaca. Di mana, ada sejumlah daerah yang terendam banjir, sehingga pelaksanaan pilkada agak terganggu.

Mengacu data Kemendagri, di Kabupaten Bone ada satu TPS yang perlengkapan pemilihannya rusak lantaran banjir. Yakni, Kecamatan Barebo. Pemilihan tetap "lanjut", cuma waktu saja bergeser.

Pun di Kecamatan Bontoconi, di mana pengiriman logistik sempat tertunda, lantaran banjir. Jadi, pemilihan baru berlangsung di atas jam 12 siang. Tim SAR yang membantu pendistribusiannya.

Desk Pilkada Kemendagri juga melaporkan kejadian serupa di Wajo dan Palopo, Sulawesi Selatan. Hujan besar dan banjir yang cukup parah, sehingga pemilih kesulitan melakukan pencoblosan.

"Tapi, partisipasi masyarakat di sana tinggi, sampai 78 persen," kata Suhadjar.

Persoalan yang tak kalah ramai jadi perbincangan nasional adalah kabar kemenangan kotak kosong di Makassar. Bagaimana berita sebenarnya?

Sumber: ANTARA

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari