HNW: Kemenag Perlu Tambah Anggaran Realokasi untuk Subsidi Pulsa dan Internet
berita
Wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid. FOTO: Biro Pemberitaan MPR
RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid MA meminta Kementerian Agama untuk meningkatkan realokasi anggaran dalam rangka memberikan dukungan pada masyarakat di bawah naungan Kementerian Agama dalam menghadapi bencana COVID-19. Khususnya untuk mensubsidi internet dan pulsa bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama. 

Ini perlu diupayakan, sebagaimana yang dilakukan di Kemendikbud yang mendapatkan realokasi anggaran untuk subsidi internet bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kemendikbud senilai Rp9 Triliun. Menurutnya, rencana realokasi anggaran Kemenag Rp1,5 Triliun yang disampaikan Menteri Agama masih sangat mungkin ditambah.

“Rencana realokasi anggaran Kemenag yang hanya Rp1,5 T, itu pun sudah termasuk efisiensi anggaran haji, masih sangat kecil. Di saat yang sama, kita harus dorong subsidi kuota untuk pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen yang tentu membutuhkan alokasi dana besar. Mereka terdampak akibat COVID-19 juga, sebagaimana para siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kemendikbud, yang mendapatkan anggaran subsidi internet senilai Rp 9 Triliun. Menteri Agama harus perjuangkan keadilan anggaran pendidikan ini”, ujar Hidayat dalam keterangan tertulis sesudah rapat kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Kemenag di Jakarta, Rabu, (2/9/2020).

Hidayat menyebut, anggaran yang tidak terealisasi oleh Kementerian Agama tanpa COVID-19 selalu di atas Rp2 Triliun. Pada 2019 angkanya mencapai Rp2,5 Triliun, dan pada 2018 mencapai hampir Rp5 Triliun. Dalam kondisi pandemi, serapannya semakin rendah. Hal itu bisa dilihat selama Semester I 2020, anggaran yang terealisasi baru mencapai 38 persen dari total anggaran Kemenag. Selain itu, Kemenag seharusnya memiliki tambahan surplus dari anggaran haji yang besarnya Rp1,5 Triliun, karena tidak ada pemberangkatan haji tahun ini dan sebagian biaya haji yang sudah dikeluarkan telah dibebankan kepada BPKH.

Politisi Fraksi PKS ini meminta Kemenag tidak justru kejar tayang penyerapan di akhir tahun. Karena itu sebaiknya meningkatkan realokasi di kuartal III ini untuk bansos dan tunjangan non-pegawai, serta pemberian subsidi internet/pulsa untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di lingkungan Kemenag. Dirinya mencontohkan Kemendikbud yang mendapat alokasi anggaran Rp7,2 Triliun untuk subsidi kuota dan Rp1,7 Triliun untuk tambahan tunjangan profesi. Menurutnya, peningkatan realokasi untuk bansos, tunjangan, dan berbagai bentuk subsidi di kuartal III penting dilakukan oleh Kemenag sebagai salah satu upaya untuk mencegah Indonesia jatuh dalam resesi.

“Realisasi belanja Kemenag harus ditingkatkan di kuartal III untuk cegah resesi, melalui peningkatan realokasi untuk belanja barang non-operasional yang memberikan kebermanfaatan langsung pada masyarakat”, tegasnya.

Kemenag menyampaikan rencana realokasi anggaran Rp 1,5 Triliun dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI Rabu (2/9/2020). HNW meminta Kemenag meningkatkan nilai realokasi tersebut dan fokus membantu masyarakat, serta meninggalkan wacana yang menimbulkan kegaduhan seperti sertifikasi dai, yang ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat dan tidak ada dalam rencana kerja prioritas Kemenag.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top MPR Corner

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari