Impor Beras Lagi, DPR Minta Presiden 'Jewer' Menteri Perdagangan
berita
Beras di Pasar Induk Cipinang. FOTO: RILIS.ID/Indra
RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menyayangkan langkah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang kembali mengimpor 2 juta ton beras dan garam. Seharusnya, kata dia, Mendag terlebih dulu berkoordinasi dengan Menteri Pertanian serta Komisi IV DPR.

"Kalau Mendag mau impor beras seharusnya ada koordinasi dengan mentan atau raker gabungan antara mendag, mentan dan Komisi IV DPR RI. Data atau neraca beras keduanya harus di buka secara transparan," ujar Wachid di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Karena masing-masing departemen berbeda, lanjutnya, harus disinkronkan terutama data produksi daerah. Data itu, kata dia, harus di buka.

"Dan mendag jangan sok tahu. Sekarang di masing-masing daerah tidak terjadi gejolak harga beras," katanya.

"Sepengetahuan saya, mendag ini ambisi impor, mengabaikan menteri terkait. Contoh, impor garam," tambah politisi Gerindra itu.

Wachid menerangkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah mengatakan jika impor garam cukup 2,5 juta ton. Namun, Mendag meminta 3,7 juta ton. 

"Akibatnya, garam petani tidak laku, termasuk impor gula. Gula petani tidak laku," katanya.

Untuk itu, Wachid mendesak Presiden Joko Widodo segera menindak Menteri Enggar. Jika tidak, kebijakan mendag dapat menurunkan elektabilitas presiden.

"Seharusnya Presiden ambil tindakan, Mendag di jewer. Jangan terkesan di biarkan, bisa menurunkan elektabilitas Presiden," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, pemerintah harus mengimpor beras. Jika tidak, kata dia, Indonesia terancam defisit beras.

Ia menjelaskan, pada akhir tahun lalu, stok beras di Tanah Air turun tajam. Stok beras pemerintah di gudang Bulog bahkan sempat minus. 

Saat ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan beras rastra bagi masyarakat kurang mampu. 

"Ada dua pilihan. Kalau impor pasti di-bully, kalau tidak impor siapa pun pemerintahnya akan jatuh dengan chaos. Itu konsekuensi politik yang ada," ujar Enggar, Kamis (14/9).

Editor: Elvi R

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari