Impor Beras Lagi, Pemerintah Diminta Jujur soal Data Pangan
berita
Pekerja mengangkut beras di Gudang Pasar Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (26/7/2017). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma
RILIS.ID, Jakarta— Pemerintah diminta jujur tentang data pangan nasional. Demikian permintaan Anggota Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, terkait rencana impor beras tambahan 500 ribu ton.

"Pemerintah harus berterus-terang mengemukakan, berapa cadangan beras pemerintah (CBP)," ujarnya via siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Kamis (17/5/2018). Pemerintah telah membuka keran impor beras 500 ribu ton pada awal 2018.

Apalagi, tambahnya, sampai kini terjadi perbedaan data pangan, khususnya terkait produksi dan konsumsi di internal pemerintah. Antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Viva mencontohkan dengan pengakuan Badan Urusan Logistik (Bulog) kepada Komisi IV DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, dua bulan silam. Saat itu, Bulog menyebutkan, CBP minus 27 ribu ton. "Sesuatu yang tidak masuk akal, CBP minus saat surplus beras," katanya. 

Sementara Kementan, lanjut Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini, mengklaim surplus beras. Bahkan, beras premium dan jagung telah diekspor.

"Jika surplus beras, mengapa pemerintah impor dan impor beras 500 ribu ton lagi?" tanya dia. "Keanehan dan kejanggalan data produksi dan konsumsi pangan harus diakhiri," imbuhnya tegas.

Viva mendesak demikian, lantaran persoalan pangan akan masuk ranah politik praktis jika hal tersebut terus terjadi. Dampak selanjutnya, sambung dia, "Akan membahayakan ketahanan pangan dan kedaulatan sebagai bangsa."

Di sisi lain, dirinya menilai, "perang data pangan" di internal pemerintah disebabkan pembagian kewe??nangan tugas pokok sesuai fungsi dan peran masing-masing kementerian.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan impor beras tambahan 500 ribu. Izin impor kedua ini, diputuskan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Oke Nurwan, impor tahan kedua diberikan sejak April-Juli 2018. Menekan harga, menjadi salah satu alasan keputusan tersebut terbit.

Masalah tersebut mencuat, setelah adanya laporan Saigon Times, 2 April 2018. Di situ diugkapkan, ada tambahan ekspor beras Vietnam ke Indonesia 300 ribu ton. Saigon Times juga menyebutkan, ada tambahan 200 ribu ton beras dari Thailand.

Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari