Indonesia DK PBB, PKS Minta Pemerintah Sikapi Kekerasan Agama di India
berita
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta. FOTO: RILIS.ID
RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta meminta Pemerintah Indonesia mengambil tindakan atas kekerasan agama di India. Apalagi, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa. 

Sekaligus sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Sehingga, harus ikut serta dalam usaha pencapaian misi perdamaian dunia. 

“Pemerintah bisa mengambil peran mulai dari memanggil Dubes India untuk Indonesia, membawa permasalahan ini ke PBB. Sedangkan rakyat Indonesia bisa melakukan gerakan boikot film India. Salah satu industri yang menopang ekonomi India," ujar Sukamta dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (28/2/2020) malam.

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 

"Negara Indonesia sebagai negara maju yang menjunjung tinggi HAM serta memiliki sikap bebas aktif dalam hubungan antar negara harus mengambil langkah-langkah strategis dalam permasalahan dunia, salah satunya permasalahan kemanusiaan di India,” tutur Anggota DPR dari daerah pemilihan  provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini juga mengatakan bahwa Pemerintah India tidak bisa melindungi warga negaranya ketika terjadi kekerasan kepada minoritas muslim oleh mayoritas Hindu. Akibatnya  20 orang tewas, 189 orang lainnya terluka, dengan 60 korban luka tembak. 

“Masjid tempat ibadah kaum muslimin serta toko-toko di sekitarnya dibakar oleh orang-orang yang menolak perbedaan," tukasnya.

Korban tewas akibat kekerasan di distrik timur laut Delhi naik menjadi 33 orang. Kendati begitu, para pejabat di sana mengatakan kerusuhan mulai mereda.

Bentrokan bernuansa agama dimulai Minggu (23/2) lalu, karena undang-undang kewarganegaraan India yang kontroversial, yang menawarkan amnesti kepada para pengungsi dari berbagai negara tetangga asalkan mereka bukan Muslim.

Perdana Menteri India Narendra Modi dan Partai Nasionalis Hindu, Bharatiya Janata, secara konsisten mendukung undang-undang tersebut. Tetapi para penentang mengatakan itu melanggar prinsip sekuler Konstitusi India. 
 



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari