Jalan Terjal Mereka Meminta Pengakuan
berita
ILUSTRAS: AMAN.
ADAT. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Lainnya, disebut sebagai kebiasaan. Atau, gagasan atas nilai budaya, norma dan hukum, berkaitan dengan sistem.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, bangsa ini terdiri dari banyak kerajaan. Masyarakat tradisional menggunakan sistem adat sebagai patron mereka.

Meski sudah berada di atas pijakan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), bukan berarti cara-cara kuno pada tatanan masyarakat, hilang. Mereka yang menganut pola konvensional ini masih ada di bumi Indonesia. Dan, butuh pengakuan serta perlindungan. Dari sana, lahirlah upaya politik.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyaraat Adat digadang-gadang sebagai solusi. Sayangnya, sudah 15 tahun ini mandeg. Aturan tersebut sudah digagas sejak 2004. Padahal, konstitusi negara ini jelas mengatur keberadaan masyarakat adat serta hak-hak mereka.

"Tetapi pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif," kata Abdon Nababan, Wakil Ketua Dewan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Nasional.

Dalam Pasal 18B ayat (2), negara mengakui masyarakat hukum adat dan hak-haknya, dengan batasan, pertama sepanjang masih hidup, kedua sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, dan ketiga diatur dengan UU. Bukan cuma satu pasal saja.

Kemudian, di Pasal 28 I Ayat (3), menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Mengakui hal tersebut, Pemerintah berusaha memberikan perlindungan ke masyarakat adat, antara lain dengan cara membagi-bagikan sertifikat tanah ke warga lokal. Hal ini berlangsung sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dilanjutkan pada era Joko Widodo (Jokowi).

Targetnya, sebanyak 126 juta sertifikat dan baru 51 juta bidang tanah yang sudah punya legalitas hingga 2017. Rencanannya, semua selesai pada 2023 mendatang. Tapi, apakah benar ini menjadi solusi yang diharapkan masyarakat adat, serta warga lainnya?

Guru besar Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran, Prof Romli Atmasasmita, menyebutnya banyak orang pintar atau ahli hukum di pemerintahan dan di DPR, tetapi amat sedikit yang memahami asas hukum bangsa Indonesia. 

"Ini berbeda dengan di AS dan Eropa," kata dia seperti dilansir Antara.

Mestinya, RUU Masyarakat Adat dapat diselesaikan, karena di dalamnya rancangan itu pasti banyak muatan dengan asas-asas lokal yang cocok dengan Pancasila dan masyarakat Indonesia.

Tapi, kayaknya memang sulit menyelesaikan urusan regulasi tersebut. Karena, dipastikan dapat membuat para pengusaha, mengalami kesulitan saat akan memperpanjang hak guna usahanya.

Saat ini kepemilikan tanah di Tanah Air dikuasai tidak lebih dari 25 grup perusahaan kelapa sawit. Penguasaha itu menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. 

Lembaga Transformasi untuk Keadilan (LTuK), dalam temuannya menyebutkan, kekayaan total para pengusaha sawit pada 2013 mencapai 71,5 miliar dolar AS atau Rp922,3 triliun. 

Angka konservatif ini diperoleh dari kajian yang dibuat Jakarta Globe. Sebagian besar kekayaan itu bersumber dari bisnis perkebunan sawit, dan beberapa usaha lainnya.

Tetapi di balik kesuksesan mereka, banyak masyarakat adat di sekitar perkebunan tetap hidup miskin, bahkan tersiksa dan sengsara. Hal itu terjadi lantaran RUU Masyarakat Adat tidak kunjung selesai. Sehingga, tidak ada regulasi yang kuat menjamin perlindungan tanah ulayat.

Sekarang, RUU Masyarakat Adat kembali digodog DPR. Pemerintah diminta menyusun DIM (Daftar Inventaris Masalah)-nya. Ada enam kementerian yang terlibat dalam proses ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditunjuk sebagai koordinatornya.

Lima kementerian lainnya yakni, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, DIM RUU Masyarakat Adat memang terus disempurnakan. Ada beberapa pasal yang kemudian dihapus, atau direvisi.

"Dalam DIM yang kami susun, ini versi Kemendagri, tentu ada pasal-pasal yang disesuaikan," kata Nata dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri.

Selain itu, pengaturan tentang masyarakat adat, sudah diakomodasi pemerintah, baik lewat undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan menteri.

"Misal, apa yang diatur dalam UU Desa, memang ada yang terkait masyarakat adat, dan ini sudah ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 52 Tahun 2014," ujar Nata.

Sebelumnya, pada 11 April 2018, lewat surat No:189/2257/SJ, perihal penyampaian DIM RUU Masyarakat Adat ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyampaikan bahwa RUU Masyarakat Adat, belum menjadi kebutuhan konkret. 

Malah, dinilai berpotensi menyebabkan konflik baru, membuka atau menghidupkan kepercayaan baru, serta membebani APBN. Dan, aturan serta undang-undang yang ada saat ini sudah dianggap cukup untuk mengatur keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya.

Tapi, kata Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, mengatakan apa yang disampaikan ke Mensesneg sebetulnya baru lah sebuah DIM, belum merupakan suatu keputusan.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari