Jengkel dengan Putusan MA, PSI: Pemilih Harus Cerdas
berita
Para pengurus Partai Solidaritas Indonesia. FOTO: RILIS.ID
RILIS.ID, Jakarta— Putusan Mahkamah Agusng (MA) yang membatalkan sejumlah pasal di Peraturan KPU terkait larangan caleg eks narapidana kembali mencalonkan diri mendapat respons dari sejumlah elite politik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) salah satunya yang kecewa atas putusan tersebut.

Meski begitu, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI, Raja Juli Antoni, pihaknya tetap menerima keputusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi itu.

"Saya menerima keputusan hukum ini dengan kecewa, geram dan jengkel," kata Toni, sapaan akrabnya, melalui siaran persnya kepada rilis.id, Jumat (14/9/2018). 

Kekecawaan itu, menurut Toni, dirasakannya lantaran MA sebagai lembaga yang diharapkan memberikan keadilan justru memutuskan hal yang bertentangan dengan keinginan masyarakat. 

"Bagaimana 'rumah keadilan' memberikan keputusan yang terasa tidak adil bagi rakyat," ujarnya. 

Namun Toni menegaskan, keputusan MA itu tetap harus dijalankan. Untuk itu, rakyat harus jeli dalam memilih partai politik dan caleg yang bersih dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. 

"Rakyat harus cerdas memilih dan memilah parpol dan caleg yang anti-korupsi, parpol yang tidak menempatkan satu orang pun caleg mantan napi koruptor di DCT (daftar calon tetap)," tandasnya. 

Sebelumnya, MA memutuskan membatalkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

Dengan keputusan itu, maka mantan narapidana dalam sejumlah kasus itu dipastikan bisa maju sebagai caleg di Pemilu 2019 nanti.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari