JK Dinilai Tak Bisa Lagi Maju Cawapres, Begini Kajian Hukumnya
berita
Wapres RI, Jusuf Kalla. FOTO: RILIS.ID
RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA), Tohadi menilai, majunya Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak terkait dalam uji materiil di MK dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Meski secara hukum, kata dia, sah-sah saja. Namun, posisi JK yang mengajukan diri pada permohonan uji materiil Perindo ini, adalah sebagai wapres 

"Karena kedudukannya masih aktif sebagai wapres dan permohonan JK diajukan dalam kepentingannya untuk dapat mencalonkan kembali sebagai cawapres," ujar dia dalam siaran persnya pada Minggu (22/7/2018).

Selanjutnya, Tohadi memaparkan ada dua isu hukum yang krusial dalam Pasal 7 UUD 1945 yang akan dipakai MK sebagai alat uji terhadap permohonan tersebut.

"Pertama, apakah masa jabatan presiden dan wapres yang dibatasi sampai dua kali itu hanya jika secara berturut-turut," kata dia.

"Dan kedua, apakah jabatan yang dibatasi sampai dua kali masa jabatan itu hanya jabatan Presiden, tapi tidak termasuk Wakil Presiden" sambungnya.

Untuk menjawabnya, kata Tohadi,  harus membaca risalah pembahasan amandemen Pasal 7 UUD 1945. Dengan memahami itu, maka akan diketahui maksud asli pembentuk UUD.

Tohadi menjelaskan bahwa pembahasan mengenai amandemen Pasal 7 UUD 1945 pada Rapat PAH III BP MPR Ke-3, tanggal 9 Oktober 1999 membicarakan dua alternatif rumusan perubahan.

Pertama, mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden, di mana prinsipnya dua kali masa jabatan, apakah dua kali berturut-turut atau ada tenggang waktu tetap masuk pengertian dua kali masa jabatan.

"Alternatif pertama ini hampir disetujui oleh semua fraksi, kecuali Fraksi PDIP" pungkasnya.

Sedangkan, alternatif kedua,  kalau dua kali berturut-turut, tidak boleh lagi dipilih. Tapi, kalau ada tenggang waktu tertentu, satu periode misalnya, bisa dipilih lagi.

"Alternatif kedua ini disetujui oleh PDIP. Meskipun pada akhirnya menyetujui alternatif pertama," ujar Tohadi.

Kesepakatan rumusan alternatif pertama Pasal 7 UUD 1945 ini disampaikan pada Rapat Sidang Umum BP MPR 1999 Ke-3, pada 14 Oktober 1999 dan disepakati dalam Rapat Komisi C Ke-2, pada 18 Oktober 1999.

Pada Rapat Paripurna Sidang Umum MPR Ke-12, di 19 Oktober 1999, rancangan rumusan Pasal 7 disahkan sebagai bagian dari Perubahan Pertama.

"Dengan membaca dan memahami risalah amandemen Pasal 7 UUD 1945, sudah sangat jelas maksud Pasal 7 UUD 1945," kata Tohadi.

"Merujuk pada pengertian dua kali masa jabatan itu baik secara berturut-turut, mapun tidak," tambahnya.

Lalu, isu hukum kedua, apakah jabatan yang dibatasi sampai dua kali masa jabatan itu hanya jabatan Presiden, tapi tidak termasuk Wakil Presiden.

Wapres adalah sebagai pembantu presiden, maka apakah dengan demikian tidak termasuk yang dibatasi oleh Pasal 7 UUD 1945.

"Sebagaimana disampaikan kuasa hukum JK, yaitu Irman Putra Sidin bahwa Pasal 7 UUD 1945 hanya membatasi jabatan Presiden. Apakah demikian maksud hukumnya?” tanya Tohadi.

Dalam pembahasan amandemen Pasal 7 UUD 1945 pada Rapat PAH III BP MPR Ke-1, pada 7 Oktober 1999 menyebutkan bahwa ketentuan itu merujuk pada TAP MPR No.XIII/MPR/1998.

Di mana, dalam aturan tersebut disebutkan jelas tentang pembatasan masa jabatan ini untuk presiden dan wakil presiden. Jadi, tidak hanya membatasi masa jabatan kepala negara saja.

"Presiden dan wakilnya merupakan satu kesatuan (one package)," tambah dia.

Hal tersebut disampaikan Jakob Tobing dalam rapat lobi tim perumus Komisi A MPR pada 7 November 2001 yang mengagendakan pembahasan perubahan UUD Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C.

"Jadi, risalah amandemen UUD 1945 sudah menginformasikan kepada kita bahwa masa jabatan yang dibatasi sampai dua kali itu adalah jabatan Presiden dan Wakil Presiden," kata Tohadi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 7 UUD 1945, maka JK tidak bisa  mencalonkan kembali sebagai wapres pada Pemilu 2019. Dan, atas keyakinan hukumnya, MK akan menolak permohonan tersebut.

Tohadi menyarankan, JK sebenarnya bisa membantu Jokowi dengan memilihkan cawapres yang memiliki kinerja baik seperti dirinya, tanpa maju kembali.

"Sekurang-kurangnya mendekati dengan apa yang ada pada diri JK," saran Tohadi.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari