berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.
TEKA-teki siapa calon presiden (capres) yang diusung PDI Perjuangan (PDIP), akhirnya terjawab. Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Bali 23 - 25 Februari 2018 kemarin, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan pencalonan Joko Widodo (Presiden RI) di 2019 mendatang.

"...Bismillah menang dan mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia." 

Begitu lah penggalan cuitan akun Twitter politisi PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Setkab), @pramonoanung. Hastag #Bant3ngPilihJokowi #T3tapJokowi turut tampil memberikan kode kepada warganet.

Ketetapan tersebut, sontak mengejutkan banyak pihak. Khususnya, para partai politik (parpol) lain. Apalagi, PDI Perjuangan sudah “dicap” sebagai parpol yang doyan ambil keputusan di injury time. Kenapa kali ini malah kecepetan yah?

Kalau menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, hal ini dilakukan karena PDI Perjuangan mau memanen dukungan publik dengan mengusung kembali Pak Presiden. Sebab, Jokowi dinilai bisa mendongkrak elektabilitas partai di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Selama ini, partai ini memang sudah diasosiasikan dengan Jokowi," kata Ray.

Si Bapak RI 1 memang udah kayak magnet. Sampai-sampai PDI Perjuangan cepat memutus ketetapan tersebut. Atau, karena takut Jokowi pindah ke lain hati?

Adalah sesuatu yang realistis bila PDI Perjuangan buru-buru mencalonkan Jokowi di Pilpres 2019. Karena, dari beberapa survei, elektabilitas petahana satu ini, terbilang tinggi. Malahan, kata Ray, makin enggak bisa dikejar oleh kandidat lainnya.

Mengacu pada hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada pertengahan Februari lalu, elektabilitas Jokowi berkisar pada angka 45 - 47 persen. Sedangkan, calon kuat penantang Pak Presiden, yakni Prabowo baru sekitar 20 - 33 persen. 

"Tokoh-tokoh yang namanya beredar sebagai alternatif, tingkat elektabilitasnya tak lebih dari 5,0 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda.

Cuma, tetap saja Jokowi belum "aman". Karena, menurut Hanta Yuda, elektabilitasnya masih di bawah 60 persen. Nah, makanya banyak yang menyarankan Jokowi bersama PDI Perjuangan bisa mempertimbangkan kandidat cawapres yang mampu meningkatkan perolehan suara.

Sebelum PDI Perjuangan mengumumkan keputusan tersebut, sejumlah partai koalisi sudah berbondong-bondong menyatakan dukungan terhadap Jokowi. Tapi, pastinya ada siasat di balik sokongan itu. Berebut kursi di sebelah kepala negara.

Semisal, PKB mengusung ketua umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sebagai cawapres. Sebuah baliho terpampang di mana-mana, menawarkan diri sebagai pendamping Presiden di 2019. Meski, belum tau nih kode itu buat Jokowi atau bukan? Lalu, PPP yang mempromosikan Romahurmuziy menjadi kandidat RI 2.

Juga ada Partai Golkar yang menyodorkan nama Airlangga Hartarto. Terakhir, Partai Hanura, memajukan Wiranto sebagai cawapres di kompetisi pesta demokrasi 2019. 

Mengacu lagi ke hasil survei Poltracking Indonesia, ada sejumlah tokoh yang punya tingkat keterpilihan cukup tinggi, kira-kira di atas 5,0 persen. Setidaknya, ada enam orang, antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menempati posisi teratas, 12,4 persen.

Selain AHY, ada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang elektabilitasnya 12,1 persen. Disusul, mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo (11,4 persen), terus Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (10,4 persen), Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (7,0 persen), serta Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (5,5 persen). Jadi, siapa nih pilihannya?

PDI Perjuangan sih, kata Ketua DPP, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa partainya ingin Jokowi milih calon "pendamping" yang lebih muda. Supaya, ada proses regenerasi kepemimpinan nasional.

"Supaya 5 tahun ke depan ini kan menentukan regenerasi pemimpin bangsa," ujar Komarudin.

Kalau bisa, si Bapak juga harus ngambil orang yang punya kedekatan dengan kalangan muslim. Tujuannya, untuk menghindari asumsi negatif publik yang selama ini seliweran.

"Bukan tidak dekat dengan kalangan muslim. Ini karena memang ada kepentingan yang tidak terakomodasi dari kelompok-kelompok tertentu," tambah dia.

Mereka ini lah yang kemudian mengembuskan isu, mengatasnamakan agama, alias kedekatan agama. Maka itu, cawapres Jokowi ke depan harus orang yang memiliki latar belakang agamis.

Tapi, siapa yang dianggap pas, baik Jokowi dan PDI Perjuangan belum memberikan tanda-tanda spesifik. Soalnya, masih "digodok" kriteria bakal calon.

"Semuanya baru dalam proses pematangan, penggodokan mengenai kriteria, belum berbicara mengenai siapa jadi ditunggu saja. Sabar," sebutnya.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menilai, Jokowi kemungkinan bakal menggaet cawapres karena pertimbangan elektabilitas. Cuma, siapa yang pantas, menurutnya tetap ada kemungkinan dari luar partai koalisi.

"Kuncinya harus memiliki elektabilitas tinggi," tuturnya.

Sempat sih terdengar kalau JK (Wakil Presiden, Jusuf Kalla) masuk bursa cawapres. Sayangnya, tidak disetujui banyak pihak lataran kata "dua periode". Pun enggak dapat ridho dari tafsir konstitusi.

Pegangannya, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditafsirkan rigid dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tapi, kodenya sih JK udah capek di pemerintahan.

"Pengabdian terhadap bangsa kan tidak harus di pemerintahan," kata Daeng Ucu, sapaan khas JK.

Terus, gimana kalau jadi capres? apakah JK juga akan jadi pesaing Jokowi di 2019? Atau cuma Prabowo Subianto? (bersambung) 

Bagian 1: Jokowi Lagi 'Nyari' Wakil 
Bagian 2: Mereka Para Penantang 'Incumbent' 
Bagian 3: Jakarta Bisa Jadi Harapan Prabowo 
Bagian 4: Kompetisi Daerah Jadi Kunci Pilpres 
Bagian 5: Gagalnya Jokowi Bisa Jadi 'Bumerang'

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari