Kasus yang Menjadi Cikal-Bakal KDRT
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.
KDRT, alias kekerasan dalam rumah tangga, kerap mewarnai kabar publik. Hal ini makin membuat perempuan jadi was-was, karena bisa saja mereka jadi korban berikutnya.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2016 sebanyak 259.150 kasus, di antaranya 245.548 kasus dari 358 pengadilan agama. Dan 13.602 kasus lainnya ditangani lembaga kemitraan yang tersebar di 34 Provinsi.

Dari angka itu, kasus KDRT menempati peringkat pertama dengan 5.784 kasus. Disusul kekerasan dalam pacaran (2.171), dan kekerasan terhadap anak perempuan (1.799).

Kekerasan personal tertinggi terjadi melalui kekerasan fisik sejumlah 42 persen, kekerasan seksual 34 persen, kekerasan psikis 14 persen. Sisanya adalah kekerasan ekonomi.

Lalu, apakah perebut laki orang atau "pelakor" adalah bentuk KDRT?

"Iya, 'pelakor' merupakan salah satu stigma yang tercipta karena adanya istri kedua, dan seterusnya. Padahal, itu dilakukan suami," kata Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherawati.

Kasus semacam ini harusnya bisa masuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Karena, perempuan sebagai korbannya. Dalam Pasal 1 UU tersebut menjelaskan bahwa KDRT merupakan perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan perempuan, baik fisik maupun psikis.

"Maka peristiwa ini (kasus pelakor) harus didudukkan sebagaimana KDRT. Karena, poligami juga adalah sumber kekerasaan terhadap perempuan," tambah dia.

Media sosial saat ini, tentunya turut mempengaruhi aksi kekerasaan juga. Misal, lewat konten yang disebarkan, makanya perlu kearifan warganet dalam ngeshare kabar yang "stigmatis".

Apalagi, masyarakat ini mudah sekali menempelkan label negatif kepada perempuan. Julukan "pelakor" ini sangat bias, karena menuding gender sebagai perilaku kejahatan. Begitu lah ungkapan Kepala Bidang Minoritas dan Kelompok Rentan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Pratiwi Febri.

"Ini tidak ada bedanya dengan kasus pemerkosaan, namun perempuan sebagai biang keladi," tambahnya.

Mirisnya, netizen seperti menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua yang tidak cakap dan sumber masalah. Perspektif demikian yang dimiliki orang-orang patriarki. Di mana cewek adalah obyek dari laki-laki. Padahal, di mata hukum kan enggak begitu.

Pratiwi bilang, tuduhan perempuan sebagai "pelakor" tidak selamanya benar. Bisa jadi, justru perempuan itu adalah korban rayuan pria. Banyak juga cowok ngaku lajang saat PDKT.

"Perspektif patriarki ini malah meningkatkan potensi kekerasaan terhadap perempuan," kata Tiwi.

Sayangnya, yang begini kerap kali diadopsi pemerintah dan pihak legislatif saat menyusun kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan.

"Makanya kita harus segera mendorong disahkannya UU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan," tandasnya.

Konten Negatif

Setelah video insiden saweran Bu Dandy beredar, Mbak Nylla kemudian mengunggah rekaman klarifikasi. Bahwa tidak benar dirinya "pelakor", apalagi sampai minta dibelikan rumah. Memang ada transfer uang dari Pak Dandy, namun sekadar bantuan, karena dirinya single parent.

"Dengan adanya klarifikasi ini, saya tahu tidak akan mengubah berita yang sudah viral," tutup Mbak Nylla dalam rekaman video tersebut.

Kasihan Mbak Nylla, karena tudingan takala beredar meramaikan jejaring dunia maya. Padahal, benar atau tidak ia sebagai "pelakor" kan enggak jelas. Katanya, tidak ada bukti, baik foto atau video yang memastikan dirinya sebagai selingkuhan Pak Dendy.

Balik lagi, ini masalah kurang dewasanya warganet dalam menyikapi konten. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII), Henry Kasyfi Soermartono, menyatakan agar pemerintah terus menyampaikan pemahamam literasi digital.

Masih banyak kalangan yang menganggap maksud dari literasi digital sekadar memanfaatkan internet secara positif. Usulnya Henry, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bisa membentuk lembaga informasi independen.

Lembaga itu untuk mewadahi masyarakat, memvalidasi kebenaran suatu konten. Sebab, publik emang amat gemar menyebarkan informasi, tapi sulit mengetahui hoaks atau tidak.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Niken Widiastuti juga bilang bahwa di era revolusi media, semua orang bisa menjadi konsumen, sekaligus produsen berita.

"Karena itu, kita harus selalu periksa kebenaran dan keakuratan informasi sebelum menyebarkannya. Jangan menyebarkan informasi yang berciri-ciri hoax," pesannya.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari