Kata Nasdem KPK Tak Boleh Ganggu Pilkada
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza
RILIS.ID, Jakarta— Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate angkat suara terkait permintaan Menkopolhukam Wiranto untuk menunda pengumuman tersangka seorang calon kepala daerah (cakada) sampai Pilkada 2018 selesai. Menurutnya, KPK memang perlu memerhatikan asas praduga tak bersalah seorang tersangka, sehingga tidak mengganggu kepentingan pilkada.

"Yang kita harapkan di Indonesia ini harus kita kedepankan presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Itu memang hukum positifnya gitu. Dari sisi politik, atau dari sisi hukum mari kita jaga presumption of innocence," kata Johnny di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Ia menyampaikan, bagaimanapun juga proses demokrasi harus tetap berjalan. Untuk itu, pelaksanaan pilkada, meskipun ada salah satu calonnya menjadi tersangka, KPK sekalipun maka tidak boleh mengganggu tahapan pilkada.

"Di sisi lain pelaksanaan pilkada harus berjalan dengan baik, karena ini rekrutmen pemimpin di 171 daerah harus terlaksana dengan baik. KPU sendiri menerapkan yang sebagai contoh tahapan berikutnya itu adalah debat publik. Gimana debat publik itu dilakukan apabila ada pasangan yang utuh, dan ada yang tidak utuh? Gimana demokrasi kita? Tentu itu akan jadi pekerjaan rumah," ungkapnya.

Kendati begitu, pria yang juga Anggota Komisi XI DPR ini berujar, ditunda atau tidaknya penetapan tersangka seorang cakada menjadi kewenangan KPK. Sehingga, ia tidak bisa mencampurinya lebih jauh.

"Kalau itu kewenangan KPK sepenuhnya, apakah keputusan itu bisa dilaksanakan oleh KPK sepenuhnya atau sebagian. Yang pasti, kalau terkait untuk menunda maka realitanya sekarang ada beberapa peserta pilkada yang ditangkap dan ditahan KPK. Tentu untuk keadilan, kesamaan hak harus diperhatikan secara bersama-sama," paparnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta KPK menunda rencana pengumuman status tersangka terhadap pasangan calon yang maju di Pilkada 2018. Pasalnya, ia menilai, langkah yang diambil KPK berdampak pada pelaksanaan Pilkada 2018.

"Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu, yang justru mengganggu jalannya pemilu. Yang kita harapkan, sukses, aman, tertib," tutur Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (12/3).

Editor:

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari