Kemdagri: Target Partisipasi Pemilu 2019 Capai 78 Persen
berita
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar. FOTO: RILIS.ID/AM Ikhbal
INDONESIA memiliki dua hajatan besar yang akan menentukan wajah Indonesia untuk lima tahun ke depan. Hajatan itu masing-masing Pilkada serentak 2018 dan Pemilu/Pilpres 2019. Nah, salah satu institusi yang paling sibuk menghadapi pesta demokrasi tersebut salah satunya Kementerian Dalam Negeri.

Apa saja yang dilakukan Kemendagri mulai dari persiapan dan target yang akan dicapai dari dua kegiatan besar bangsa Indonesia. Wartawan rilis.id, AM Ikhbal mewawancarai Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar. Berikut petikannya.

Menjelang Pemilu dan Pilpres 2019 apa saja yang dipersiapkan pemerintah?

Pemerintah menjalankan fungsinya dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemilu.  Hal ini seperti yang diamanatkan oleh Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk bantuan dan fasilitasi mulai dari peugasan personel pada sekretariat PPK, Panwascam dan PPS hingga dukungan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu.

Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah gencar melaksanakan monitoring dan pemantauan dalam setiap tahapan pilkada maupun pemilu. Juga melakukan koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan, konsolidasi keamanan dan ketertiban dalam menciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu serta melaksanakan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

Pilkada serentak 2018 sebentar lagi digelar. Seberapa kuat pengaruh dan kaitannya dengan Pemilu dan Pilpres 2019?

Pilkada serentak tahun 2018 menjadi momen krusial sebelum pelaksanaan Pemilu serentak 2019 karena pelaksanaan Pilkada tahun 2018 diikuti oleh 171 daerah termasuk di dalamnya 17 provinsi. Dan tujuh provinsi di antaranya memiliki jumlah suara pemilih terbesar nasional yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. 

Jumlah penduduk di tujuh provinsi itu mencapai 159 juta, atau 61 persen lebih dari jumlah penduduk Indonesia.  Pada saat yang sama juga telah memasuki tahapan Pemilu 2019, di mana pada saat ini telah dilakukan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019 sehinga konsentrasi penyelenggara harus lebih ekstra mengingat agenda yang disiapkan lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya. 

Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 juga menjadi ajang pemanasan bagi partai politik  untuk melakukan penjajakan koalisi menjelang pemilu presiden mengingat syarat pencalonan presiden harus memenuhi presidential treshold 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Apa masalah yang sering ditemukan setiap menjelang Pilkada atau Pemilu?

Pertama, penegakan kasus pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu dan Pilkada sehingga melalui regulasi yang disusun yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ditambahkan penguatan kelembagaan Bawaslu dan Panwas Kabupaten/Kota yang sebelumnya bersifat ad hoc menjadi permanen. 

Kedua, permasalahan DPT dalam hal ini data ganda pemilih, pemerintah pusat telah mengantisipasi perekaman KTP-el yang menjadi dasar bagi pemilih telah selesai di tahun 2018 dan siap untuk digunakan pada Pemilu 2019. Menteri Dalam Negeri telah menyerahkan DAK2 pada tanggal 27 November di Surabaya dan DP4 pada tanggal 15 Desember 2017 di Jakarta kepada KPU, dengan demikian tidak ada lagi penggunaan suket pada pelaksanaan pemilu 2019 dan meminimalisir adanya data pemilih ganda. 

Ketiga, dalam hal meminimalisir data ganda KPU, Bawaslu dan didukung oleh intansi terkait dari pemerintah melakukan coklit dan verifikasi faktual. 

Keempat, untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar target partisipasi pemilih Nasional pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 sebesar 77,5 persen dapat tercapai, stake holders terkait dalam hal ini KPU, Bawaslu, partai politik, lembaga legislatif dan pemerintah gencar melaksanakan pendidikan politik pentingnya memilih sehingga menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih bagi pemilih pemula.

Kalau melihat peranan politik perempuan, jarang sekali mencapai target, kenapa bisa terjadi?

Peranan politik perempuan jarang mencapai target karena ketidaksiapan dari partai politik dalam mengimplementasikan regulasi keterwakilan perempuan. Juga ada tigma masyarakat bahwa dunia politik adalah dunia bagi laki-laki dan perempuan hanya sebagai pelengkap dalam bidang politik. 

Keterwakilan kepengurusan dan kader perempuan dalama struktur organisasi partai politik masih rendah atau 30 persen affirmative action, biaya politik yang tinggi, partisipasi perempuan dalam hal ini kesadaran perempuan dalam bidang politik masih rendah dan kesempatan serta gerak langkah bagi perempuan untuk terjun di bidang politik praktis yang sulit. 

Seberapa optimistis Pemerintah menghadapi Pemilu 2019?

Tentu, Pemerintah optimistis peran perempuan dalam bidang politik semakin meningkat. Peran tokoh dan kader politik perempuan semakin terlihat tidak hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi syarat. 

Pemerintah pun optimistis pelaksanaan Pemilu 2019 akan berjalan dengan jujur, adil dan aman karena pemerintah telah menyiapkan segala upaya untuk mewujudkan hal tersebut mulai dari penyusunan regulasi, penyelenggara yang berintegritas, peran aktif dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung suksesi pelaksanaan pemilu dan memberikan bantuan serta fasilitasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Kami juga membangun koordinasi yang baik dengan aparat keamanan dan stake holders terkait guna menciptakan stabilitas politik dan menjaga kondisi keamanan  dan ketertiban umum tetap kondusif sampai dengan pemilu selesai. 

Baru-baru ini dalam adjudikasi, KPU sudah kalah empat kali, seperti apa sikap Pemerintah?

Adjudikasi merupakan salah satu penguatan dari fungsi Bawaslu sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Ini merupakan salah satu bagian dari jalur penegakan hukum yang ada terkait dengan sengketa Pemilu. 

Pihak yang bersengketa sebelum melewati adjudikasi terlebih dahulu dilakukan mediasi apabila terdapat pihak yang tidak puas, kemudian dilakukan adjudikasi. Apabila dalam proses adjudikasi masih terdapat pihak yang belum puas kemudian pihak tersebut dapat melakukan gugatan ke PTUN yang hasil keputusan dari PTUN bersifat final dan mengikat.

Dengan meningkatnya jumlah parpol baru yang menjadi peserta Pemilu 2019 dan terdapat partai politik peserta Pemilu 2014 yang tidak lolos verifikasi oleh KPU, proses adjudikasi merupakan hal yang wajar terjadi melihat dinamika politik yang terjadi. 

Apa yang ada dalam bayangan Pemerintah terkait Pemilu dan Pilpres 2019?

Pemerintah pusat telah menyiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan Pemilu serentak 2019 sebagaimana amanat dari Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pemilu dan pilpres serentak di tahun 2019. 

Regulasi yang disusun oleh Pemerintah dan DPR memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi setiap partai politik peserta pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan metode konversi suara saint lague murni memberikan kesempatan yang sama bagi partai untuk mendulang suara dan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. 
Namun kembali lagi, masyarakatlah yang memiliki daulat untuk menilai dan memilih partai serta wakil rakyat yang sesuai dengan visi misi yang diembannya.

Parpol baru yang lolos verifikasi ini menurut Anda dapat memberi garansi perbaikan kualitas pemilu?

Pada prinsipnya pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari proses penilaian kinerja demokrasi pada ranah partai politik oleh pemilih. Pemilihlah yang berhak untuk menentukan pilihannya dan menentukan partai politik dan wakil rakyat yang berkualitas. 

Untuk pelaksanaan yang berkualitas, pemerintah telah berupaya mendukung setiap kebutuhan dari suksesi pelaksanaan Pemilu 2019 mulai dari penyelenggara yang berkualitas, digitalisasi pelaksanaan pemilu oleh penyelenggara dengan memanfaatkan teknologi terkini dan pelaksanaan sosialisasi bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Terkait partisipasi pemilih, Pemerintah punya target?

Target nasional partisipasi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019 oleh KPU sebesar 77,5 persen naik sebesar 2,5 persen dari target partisipasi nasional Pilkada serentak 2017 dan dari target partisipasi pada pemilu 2014. Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri optimistis partisipasi pemilih nasional dapat mencapai angka 78 persen.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Inspirasi

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari